Seluruh Satwa Bandung Zoo Diambil Alih Negara, Kemenhut Pastikan Kondisi Tetap Sehat

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 711 satwa yang berada di Bandung Zoological Garden atau Kebun Binatang Bandung dipastikan berada dalam pengawasan penuh negara melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.

Menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut RI, Satyawan Pudyatmoko, seluruh satwa yang berada di Bandung Zoo merupakan satwa dilindungi dan secara hukum berstatus sebagai milik negara yang dititipkan kepada lembaga konservasi.

"Satwa di kebun binatang seluruh Indonesia itu milik negara. Bandung Zoo saat ini memiliki sekitar 711 individu, dan semuanya satwa dilindungi," ujar Satyawan di Balai Kota, ditulis Bandung, Jumat (6/2/2026).

Dengan dicabutnya izin lembaga konservasi dan dihentikannya aktivitas pengelola lama, tanggung jawab penuh perawatan satwa kini berada di tangan pemerintah pusat.

Hal itu termaktub dalam penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemkot Bandung yang ditandatangani pada Kamis 5 Februari 2026.

"Kami bertanggung jawab memastikan tidak ada satwa yang terlantar, semua sehat, tercukupi pakannya, dan kesejahteraannya terjamin," kata Satyawan.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menuturkan, sesuai kesepakatan, penanganan satwa dilakukan 100 persen oleh Kemenhut RI. Sedangkan Pemkot Bandung fokus pada aspek operasional non-satwa.

Terkait kunjungan masyarakat, Farhan menyampaikan kawasan Bandung Zoo masih disegel selama masa evaluasi. Pembukaan kembali akan bergantung pada hasil penilaian kesehatan dan kondisi psikologis satwa oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

"Yang paling berhak menentukan boleh tidaknya dibuka adalah Dirjen, berdasarkan kondisi satwa," ucap Farhan.

Pemerintah memastikan langkah ini dilakukan untuk menjamin kesejahteraan satwa sebagai prioritas utama, sejalan dengan prinsip konservasi dan perlindungan satwa dilindungi.

Pemkot Bandung juga memastikan melindungi karyawan Bandung Zoological Garden selama masa transisi pengelolaan pasca pencabutan izin lembaga konservasi. Jaminan tersebut menjadi bagian dari nota kesepakatan antara Pemkot Bandung dan Kemenhut RI.

Farhan menyebut seluruh operasional harian dan pembayaran gaji karyawan selama masa transisi menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung.

"Operasional dan gaji karyawan itu menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung. Dengan demikian, karyawan tetap bekerja dan hak-haknya tetap terpenuhi," ucap Farhan.

Farhan menjelaskan pada masa transisi pengelolaan ditetapkan maksimal selama tiga bulan. Dalam periode tersebut, Pemkot Bandung akan memastikan seluruh pekerja tetap mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan upah yang berlaku.

"Kita ikut aturan maksimum UMK," kata Farhan.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh para pekerja yang terdampak konflik pengelolaan.

"Kami ingin memastikan bahwa pemerintah kota hadir dan menjamin karyawan yang sekarang ada tetap terlindungi, minimal dalam tiga bulan ke depan," ujar Asep.

Selain jaminan gaji, Pemkot Bandung juga akan mengatur kembali operasional non-satwa selama masa transisi agar tidak terjadi kekosongan pengelolaan yang dapat merugikan pekerja maupun aset daerah.

DPRD Kota Bandung pun mendorong Pemkot agar segera menyiapkan tahapan seleksi pengelola baru secara terbuka dan profesional, sehingga kepastian kerja bagi karyawan dapat terjamin dalam jangka panjang.

Sebelumnya, sejumlah penanganan Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung disepakati oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Hal itu dilakukan setelah izin konservasi dicabut dari manajemen pengelola dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Nota kesepakatan yang diteken di Balai Kota Bandung, Kamis 5 Februari 2026 terkait koordinasi upaya penyelamatan satwa dan pengamanan pekerja di eks Lembaga Konservasi Bandung Zoological Garden (Bandung Zoo) membuktikan negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan satwa sekaligus keberlangsungan operasional dasar.

"Intinya adalah menjaga agar satwa yang ada di Bandung Zoo terjamin kesejahteraannya dan karyawan masih tetap bisa bekerja sehingga operasional tetap berjalan. Karena itu, kami berbagi tanggung jawab dengan Pemerintah Kota Bandung," ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut RI Satyawan Pudyatmoko, dalam keterangannya ditulis Bandung, Jumat (6/2/2025).

Satyawan mengatakan terdapat sekitar 711 satwa di Bandung Zoo yang seluruhnya merupakan satwa dilindungi. Secara hukum, satwa tersebut adalah milik negara dan dititipkan kepada lembaga konservasi.

"Dengan dicabutnya izin pengelolaan, otoritasnya mengambil alih tanggung jawab penuh atas perawatan satwa agar tidak terlantar dan tetap sehat," jelas Satyawan.