Bank Jatim Kini Pemegang Saham Pengendali Bank Banten

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau Bank Jatim telah disetujui menjadi pemegang saham pengendali dan pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai calon ultimate shareholder pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Rabu (3/12/2025), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon ultimate shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk melalui pembelian saham.

Dengan demikian, total kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk menjadi 0,05%.

"Bank Jatim menjadi pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon ultimate shareholder Bank Banten,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

Pada penutupan perdagangan saham sesi pertama, harga saham BJTM naik 0,93% ke posisi Rp 545 per saham. Harga saham BJTM berada di level tertinggi Rp 545 dan level terendah Rp 540 per saham. Total frekuensi perdagangan 418 kali dengan volume perdagangan saham 32.065 saham. Nilai transaksi Rp 1,7 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini memiliki dana menganggur sekitar Rp 275 triliun yang siap disalurkan ke bank daerah.

Ia menyebut tengah berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Bank Jatim dan Bank DKI (bank Jakarta), untuk menempatkan dana tersebut.

“Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa,” kata Purbaya usai menghadiri acara Prasasti Luncheon Talk, Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, ia menegaskan bahwa proses penempatan dana dilakukan dengan penuh kehati-hatian mengingat kapasitas bank daerah tidak sebesar bank-bank Himbara.

“Kalau waktu Bank BUMN saya paksa walaupun saya takut juga Banknya enggak sebesar BUMN enggak sebesar Himbara,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksa bank daerah untuk menerima dana jika belum siap. Ia menyatakan pendekatannya lebih fleksibel dengan memberikan kesempatan kepada bank untuk menentukan kapasitas masing-masing.

“Jadi, saya sedang diskusi dengan mereka atau mungkin saya kirim orang sedang diskusi dengan mereka cek berapa mereka bisa terima Saya nggak akan paksa mereka kalau nggak bisa yaudah,” ujarnya.

Sejauh ini, Bank Jatim dan Bank DKI menjadi dua bank daerah yang paling siap menerima suntikan dana tersebut.

Keduanya dinilai memiliki dukungan kuat dari pemerintah daerah masing-masing dan kapasitas yang cukup untuk menyalurkan dana secara produktif.

“Tapi DKI mau kelihatannya dan Bank Jatim juga, saya ketemu dengan gubernur sana kan Karena Bank-Bank BPD-nya yang lain kurang dana juga Jadi kalau saya masukin ke Bank Jatim harusnya cepat ke Bank lain di daerah lain dengan cepat Kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata,” ujarnya.

Dana Siap Cair Begitu Bank Daerah Siap Terima

Ketika ditanya mengenai waktu realisasi penempatan dana tersebut, Purbaya memastikan bahwa dana sudah tersedia dan siap segera disalurkan.

“Begitu mereka siap langsung masuk uangnya udah siap kok,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini pemerintah hanya menunggu kesiapan dari pihak bank untuk menampung dana dalam jumlah besar tersebut.