Terbentur Modal, Cuma 38 Unit dari 3.059 Kopdes Merah Putih yang Beroperasi di Sulsel

Liputan6.com, Jakarta - Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi persoalan serius dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari total 3.059 Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di desa dan kelurahan, hanya 38 unit yang benar-benar aktif beroperasi.

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengungkapkan fakta ini saat membuka Rapat Koordinasi Regional Koperasi Merah Putih di Kantor Regional Pertamina Patra Niaga, Selasa (23/9/2025). Ia menyebut permodalan menjadi masalah klasik yang membuat koperasi sulit tumbuh.

"Masalah utama ada di permodalan. Karena itu koperasi perlu lebih dulu masuk ke SIM (Sistem Informasi Manajemen) Kopdes agar punya akun resmi dan lebih mudah mengakses pembiayaan," kata Jufri.

Menurut dia, pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan dukungan besar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengalokasikan Rp 200 triliun melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) yang bisa dimanfaatkan koperasi desa.

"Dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan yang baru, ini jadi kesempatan bagi kita Kopdes untuk mengajukan pembiayaan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana menugaskan tenaga PPPK untuk membantu operasional koperasi lewat kerja sama dengan Kementerian PANRB.

"Sudah ada kesepakatan dengan Kemen-PAN, nanti PPPK ditempatkan bantu Koperasi Merah Putih, sehingga tidak ada alasan lagi soal keterbatasan SDM dan seterusnya. Kalau itu terjadi sudah dilaksanakan, kita tinggal menunggu hasilnya. Sabar karena ini berproses," ujar Jufri.

Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi persoalan serius dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari total 3.059 Koperasi Merah Putih yang tersebar di desa dan kelurahan, hanya 38 unit yang benar-benar aktif beroperasi.

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengungkapkan fakta ini saat membuka Rapat Koordinasi Regional Koperasi Merah Putih di Kantor Regional Pertamina Patra Niaga, Selasa (23/9/2025). Ia menyebut permodalan menjadi masalah klasik yang membuat koperasi sulit tumbuh.

"Masalah utama ada di permodalan. Karena itu koperasi perlu lebih dulu masuk ke SIM (Sistem Informasi Manajemen) Kopdes agar punya akun resmi dan lebih mudah mengakses pembiayaan," kata Jufri.

Menurut dia, pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan dukungan besar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengalokasikan Rp 200 triliun melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) yang bisa dimanfaatkan koperasi desa.

"Dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan yang baru, ini jadi kesempatan bagi kita Kopdes untuk mengajukan pembiayaan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana menugaskan tenaga PPPK untuk membantu operasional koperasi lewat kerja sama dengan Kementerian PANRB.

"Sudah ada kesepakatan dengan Kemen-PAN, nanti PPPK ditempatkan bantu Koperasi Merah Putih, sehingga tidak ada alasan lagi soal keterbatasan SDM dan seterusnya. Kalau itu terjadi sudah dilaksanakan, kita tinggal menunggu hasilnya. Sabar karena ini berproses," ujar Jufri.