Tak Mau Kasus Keracunan Terulang, Dedi Mulyadi Bakal Bentuk Satgas Awasi Dapur SPPG MBG

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah dapur di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah diberhentikan sementara pascakejadian keracunan massal beberapa waktu lalu.

Dedi mengatakan, dapur SPPG ke depannya diwajibkan untuk mengutamakan kualitas sajian makanan yang akan diberikan kepada para siswa. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya kasus keracunan massal seperti di Kecamatan Cipongkor, KBB.

"Ya, kita fokus saja pada peningkatan kualitas MBG. Yang paling utama nanti minggu depan kita bikin MoU, kita bikin satgas dan kita bikin aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak," kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).

Setibanya di Tanah Air, usai lawatan ke empat negara. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan sejumlah Menteri guna membahas sejumlah hal, termasuk maraknya keracunan menu MBG. Pemerintah mengevaluasi kewajiban syarat dapur SPPB sebagai peny...

Dedi menjelaskan, fungsi satgas tersebut salah satunya adalah menerima aduan dari para siswa apabila menerima sajian MBG yang tidak sesuai. Penerima MBG berhak melaporkan temuan tersebut kepada satgas agar kemudian dilakukan pemeriksaan dan audit.

"Pengguna atau penerima manfaat MBG ini manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka Rp 10.000, maka dia nanti posting dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA pengaduan," kata dia.

Kemudian, lanjut Dedi, satgas akan melakukan pemeriksaan serta memberikan sanksi sesuai temuan pelanggaran yang dilakukan oleh dapur SPPG. Dia menyebut ada tiga kategori sanksi yang nantinya akan diberikan kepada SPPG oleh satgas.

"Dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan ricek, kemudian dianalisis, dan diperiksa oleh auditor. Betul enggak angka sebegitu, dan ranahnya ada tiga kalau pengurangan itu. Satu adalah administrasi, dua pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi," jelas dia.

Dedi menambahkan, dapur SPPG yang saat ini dihentikan sementara akan segera digantikan agar program MBG tetap berjalan. Namun menurutnya, pemerintah provinsi juga mendorong agar dapur SPPG dilaksanakan di sekolah-sekolah.

"Kemudian juga pemerintah provinsi ingin mendorong agar dapurnya ada di sekolah-sekolah. Yang kemarin kejadian keracunan dihentikan dulu sampai ada pengganti SPPG yang lebih bermutu," kata Dedi.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi marak kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari program tersebut yakni 0,0017 persen.

“Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen,” tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.

“Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta,” jelas dia.

“Ada kekurangan, ada, tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga, kita, mungkin PKS di daerah merasakan pasti, tapi banyak elite Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh,” sambungnya.

Bahkan, Prabowo menyatakan, MBG telah menjadi langkah strategis yang di luar ekspektasi. Dengan program tersebut, pemerintah dapat menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru di awal 2026.

“Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat bahwa tiap hari kita butuh, telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, ayam, butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri, di puncaknya nanti tahun depan kita akan gelontorkan mendekati Rp300 T untuk MBG,” kata dia.