Sukabumi Hentikan Status Tanggap Darurat Banjir, Pemkab Fokus ke Pemulihan Korban

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi resmi menghentikan masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Kecamatan Cisolok dan Cikakak. Status penanganan kini beralih ke masa Transisi Pemulihan yang fokus pada aspek teknis dan perbaikan infrastruktur.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, dan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Sukabumi, Eki Radiana Rizki, setelah rapat evaluasi penanganan bencana yang telah berjalan selama lima hari.

Wakil Bupati H. Andreas menjelaskan bahwa perubahan status ini merupakan langkah maju untuk mempercepat pemulihan teknis, berkaca dari pengalaman penanganan sebelumnya.

"Tahun 2004-2007 akhirnya ada gebrakan yang bisa menghentikan masalah darurat menjadi masalah transisi. Kalau dinilai dari beberapa persen itu sudah dianggap baik, walaupun tidak 100 persen. Ini kan masalah transisi itu tidak menghentikan bantuannya," ujar H. Andreas, Sabtu (1/11/2025).

Ia memastikan bahwa perangkat desa (Kades) maupun camat tidak perlu khawatir, karena kegiatan kemanusiaan dan bantuan sosial masih tetap berjalan meskipun statusnya berganti.

"Hanya saja, tinggal memastikan kepada masyarakat bahwa ketika masa tanggap darurat bencana menjadi masa transisi, bukan berarti bantuan sosialnya terputus kemudian pemulihan di daerahnya itu terputus. Itu tidak," tegasnya.

Masa transisi ini menandai pergeseran fokus penanganan. Jika sebelumnya fokus di bawah BPBD, kini penanganan teknis infrastruktur akan dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

"Artinya ini di masa-masa teknis, di mana nanti kalau misalnya jembatan terkait, kemudian saluran sungai, itu berkaitan dengan provinsi. Itu yang nanti masuknya ke dalam provinsi. Ini masing-masing berkaitan tugasnya, tapi kalau masa tanggap darurat bencana masih fokus di BPBD," jelasnya.

Menurutnya, Pemkab ingin pemulihan dapat berjalan cepat. "Artinya kita mau cepat pemulihan atau mau berlama-lama di tanggap darurat. Yang pastinya ingin cepat selesai dan ingin cepat masalah-masalah tadi secara teknis bisa teratasi dengan cepat," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi memberikan bantuan penting berupa penyerahan salinan data 500 Kartu Keluarga (KK) baru bagi warga terdampak yang dokumennya hilang terbawa banjir.

Andreas memastikan penanganan bencana banjir bandang menunjukkan progres yang baik. Salah satu fokus Pemkab adalah penyerahan 500 Kartu Keluarga warga terdampak sebagai pengganti identitas warga yang hilang atau rusak akibat banjir.

Andreas menyoroti pentingnya pelayanan administrasi kependudukan bagi korban, serta kesiapan tim kesehatan.

"Tadi sudah kita cek bahwa admin Disdukcapil-nya harus terlayani dengan baik ya, mungkin kita yang harus jemput bola,” ujar Andreas

Di kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Sukabumi, Eki Radiana Rizki, mengonfirmasi secara resmi keputusan tersebut.

"Diputuskan bahwa masa tanggap darurat di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Cisolok dan Cikakak, dihentikan sampai hari ini dan kita selanjutnya akan menuju ke masa transisi pemulihan," kata Eki Radiana Rizki.

Dengan perubahan status ini, penanganan selanjutnya akan lebih terfokus pada perbaikan fisik dan fasilitas publik yang rusak akibat banjir bandang.

Sejumlah rumah warga masih dipenuhi material sisa banjir, bahkan mobil yang terseret banjir pun belum dievakuasi. Petugas dari BPBD Kabupaten Sukabumi, TNI, Polri, dibantu relawan, terus melakukan penyemprotan sisa material banjir dan membersihkan puing-puing serta sampah yang ikut terbawa arus.

Suplai logistik, berupa nasi bungkus dan makanan siap saji, juga terus didistribusikan kepada sedikitnya 500 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak musibah ini.

“Lalu tim kesehatan juga tadi Alhamdulillah semuanya juga sudah siap dan semuanya kondusif," jelas Andreas.