Sanksi Eiger Adventure Land dan Belasan Objek Wisata di Puncak Segera Dicabut

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mencabut sanksi administratif paksaan pemerintah kepada 18 objek wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Belasan pelaku usaha ini sebagian besar memiliki Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara I Regional 2, yang beroperasi di dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut.

Kabar ini disampaikan Anggota DPR Mulyadi saat aksi penanaman pohon di kawasan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Selasa (28/10/2025).

"Dalam waktu tidak lama lagi, tadi saya sudah mendengarkan penjelasan, cuma tinggal masalah administrasi, untuk kemudian segel-segelnya akan dicabut. Mudah mudahan minggu depan sudah dicabut, hari Selasa," ujar Mulyadi.

Ia juga telah menyampaikan kepada Bupati Bogor bahwa pada saat pencabutan segel, untuk menjadi pengingat bagi para pelaku usaha bahwa ekosistem kawasan Puncak harus dijaga. Sebab, berfungsi sebagai daerah resapan air, penyangga air, dan pencegah bencana alam.

Menurutnya, sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap objek wisata di Puncak yang dilakukan oleh KLH, untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.

"Beliau mengaudit Puncak untuk mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai kebutuhan secara ekonomi terus menerus digalakkan, tapi alam terancam," katanya.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Pol Rizal Irawan menyebutkan total ada 18 bidang usaha yang akan dicabut sanksi administratif, termasuk Eiger Adventure Land.

Ia menyampaikan bahwa sanksi administratif ini dalam upaya pemulihan lingkungan untuk mencegah risiko bencana di kawasan Puncak. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Jadi perlu diingat teman-teman bahwa Undang-undang Nomor 32 itu ruhnya adalah restorasi, penegakan lingkungan hidup ruhnya adalah restorasi, pengembalian atau pemulihan lingkungan hidup," katanya.

Oleh karena itu, sebagai syarat pencabutan sanksi administratif, perusahaan pelanggar lingkungan harus memenuhi kewajibannya, di antaranya melakukan restorasi dan membuat embung.

"Semua itu melalui kajian-kajian dari para ahli. Nah, sekarang kita kasih kesempatan, para bidang usaha untuk melakukan usaha-usaha terkait dengan pemulihan. Baru setelah semuanya sudah terpenuhi, sanksi administrasinya akan dicabut," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan tindakan yang dilakukan KLH memiliki tujuan baik agar kawasan Puncak tetap lestari.

"Intinya, kami ingin dunia investasi di Kabupaten Bogor hidup, sehingga apapun bidang usahanya tetap bisa berjalan, tapi Puncak harus tetap lestari," kata dia.

Sebagai contoh, karyawan Eiger Adventure Land yang sebelumnya mengibarkan bendera putih, kata dia, hari ini dengan kehadiran Deputi Gakum dari KLH, menjadi sebuah harapan bahwa keberlangsungan hidup mereka bisa berjalan, namun tetap harus menjaga ekosistem lingkungan hidup.

"Saya berharap apabila tahapan-tahapan yang dilakukan KLH sudah jatuh pada waktunya, Pemkab Bogor meminta komitmen kepada seluruh pengusaha yang ada, harus betul-betul bisa menjaga alamnya," kata Rudy.

Ia menyampaikan agar para pengusaha wajib memenuhi syarat yang diberikan KLH. Pemkab Bogor akan turut mengawasi hal ini.

"Saya benar-benar nitip kalau sudah diberi kesempatan oleh KLH, jangan sampai diabaikan," katanya.

Direktur Utama PT Eiger Ekowisata Nusantara, Imanuel Wirajaya, menyampaikan bahwa Eiger Adventure Land senantiasa berkomitmen menjaga kelestarian alam sekaligus memberdayakan masyarakat setempat.

"Bagi Eiger, mencintai alam bukan sekadar slogan, ini adalah panggilan dan tanggung jawab. Kami sangat berharap dapat menjadi bagian dari solusi, tidak hanya melalui kegiatan penanaman, tetapi juga dengan membangun ekosistem wisata alam yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi kehidupan di sekitarnya," ujar Imanuel Wirajaya.

Imanuel juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan keputusan KLH yang mendukung kemajuan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

"Bagi kami, pencabutan sanksi ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan sebuah kesempatan untuk mewujudkan ekowisata berkelanjutan sekaligus harapan kita bersama, tempat di mana alam dipelihara, masyarakat diberdayakan, dan menjadi jejak inspirasi untuk anak bangsa di hari esok," ujarnya.