Perdana di Indonesia, Nilai Penerbitan EBA Syariah BRI-MI JLB1 Rp 1,95 triliun

Liputan6.com, Jakarta Perdana di Indonesia, produk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah) yang dikelola oleh PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Produk bernama KIK EBA Syariah BRI-MI Jakarta Lingkar Baratsatu (BJLB1) ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan investasi Syariah di pasar modal nasional dan simbol pengakuan pasar terhadap inovasi berbasis prinsip Syariah.

Acara pencatatan yang digelar di Main Hall BEI, Jakarta, menjadi simbol pengakuan pasar terhadap inovasi produk berbasis prinsip Syariah yang dikembangkan oleh BRI-MI.

Direktur Utama BRI Manajemen Investasi, Tina Meilina, menyampaikan bahwa pencatatan KIK EBA Syariah ini merupakan milestone yang memperkuat posisi BRI-MI sebagai pionir dalam pengembangan investasi Syariah yang berintegritas dan berkelanjutan.

“Pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB di bursa hari ini membuktikan bahwa prinsip Syariah, transparansi, dan nilai ekonomi dapat berjalan beriringan dalam satu instrumen investasi yang kredibel,” ujar Direktur Utama BRI-MI, Tina Meilina, Senin (10/11/2025).

Adapun produk ini menandai transformasi peran pasar modal Syariah dari sekadar alternatif menjadi sumber pembiayaan strategis bagi pembangunan infrastruktur nasional. Dengan total nilai penerbitan sebesar Rp 1,95 triliun dan peringkat AAA dari Pefindo.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna, memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan BRI-MI dalam memperkuat inovasi dan literasi pasar modal Syariah.

“Pencatatan KIK EBA Syariah ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan, pelaku industri, dan regulator dapat menghadirkan produk yang tidak hanya inovatif, tapi juga inklusif. BEI berharap langkah BRI-MI ini menjadi inspirasi bagi pelaku industri lainnya untuk terus memperkaya instrumen berbasis prinsip Syariah,” tutur Nyoman.

Lebih jauh, pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB menjadi momentum penting bagi akselerasi pertumbuhan instrumen keuangan Syariah di Indonesia yang hingga kini masih memiliki ruang ekspansi besar. Melalui pencatatan ini, BRI-MI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem investasi Syariah nasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan berkelanjutan yang inklusif dan etis.

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Nomor I-K tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sejak Selasa, 16 Oktober 2024.

Hal itu selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset, serta mengakomodasi dinamika pengembangan di pasar modal.

Sebelumnya, peraturan mengenai pencatatan Efek Beragun Aset (EBA) diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.G, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-006/LGL/BES/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006. Seiring dengan perkembangan pasar dan kebutuhan harmonisasi regulasi, peraturan tersebut secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan pembaruan melalui Peraturan Nomor I-K.

"Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi pasar modal saat ini," mengutip pengumuman Bursa, Senin (21/10/2024).

Salah satu poin penting dalam Peraturan Nomor I-K adalah upaya BEI untuk mempermudah mekanisme pencatatan EBA dan meningkatkan keterbukaan informasi.

Manajer investasi diwajibkan menyampaikan dokumen pencatatan melalui sistem elektronik yang implementasinya akan ditetapkan lebih lanjut oleh BEI. Selain itu, terdapat ketentuan khusus terkait persyaratan pelaporan berkala untuk memastikan transparansi dan pengawasan ketat terhadap EBA yang telah tercatat.

BEI juga mensyaratkan peringkat investment grade bagi EBA yang akan dicatatkan sebagai upaya pelindungan investor dan memberikan kepastian kelayakan investasi produk yang ditawarkan. Untuk memastikan kelancaran implementasi peraturan baru ini, BEI menerapkan masa transisi bagi Manajer Investasi dalam penyampaian dokumen pencatatan.

Selama masa transisi, Manajer Investasi masih diperbolehkan menyampaikan dokumen dalam bentuk elektronik (softcopy) melalui compact disk (CD), hard disk, atau media elektronik sejenisnya hingga Surat Edaran terkait penyampaian dokumen melalui sistem elektronik diterbitkan oleh BEI.