Mengulik Reaksi Partai Golkar usai Prabowo Pidato Bela Buruh

Liputan6.com, Semarang - Merespons pidato Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh, DPP Partai Golkar menyiapkan sejumlah langkah konkrit. 

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna menyebut Partai Golkar berkewajiban mendukung langkah Presiden dengan rencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas (Satgas) PHK.

"Partai Golkar harus berpihak kepada para pekerja di lapisan paling bawah dan melindungi hak dan kewajiban buruh, tenaga kerja maupun keluarga mereka," kata Henry.

Ditambahkan bahwa afirmasi maupun perlindungan kepada buruh harus juga dibarengi penyelenggaraan good governance sehingga Golkar menjadi kekuatan politik yang memimpin penetapan UU Perampasan Aset," katanya.

sebagai partai yang mengusung semangat kekaryaan, merasa terpanggil untuk mewujudkan visi Presiden dalam Asta Cita. 

Di hadapan ribuan buruh, Prabowo menyinggung nasib jutaan pekerja Indonesia. 

“Kita punya 18,8 juta buruh pabrik, 46,47 juta buruh lepas, 2,35 juta nelayan dan buruh laut, serta 40,46 juta petani dan buruh tani. Mereka adalah tulang punggung bangsa. Saya sebagai Presiden RI berkomitmen membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk memastikan hak mereka terlindungi,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Melihat Wajah Pahlawan dengan Bantuan AI: Gajah Mada, Cut Nyak Dien, Raden Ajeng Kartini

Selain itu presiden juga menyinggung soal korupsi. Presiden menyebut bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ia akan mendorong Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.

Henry menyebut pidato Presiden Prabowo adalah panggilan moral sebagai anak bangsa yang mencintai seluruh tumpah darah Indonesia. 

"Seperti kata filsuf dunia, Plato bahwa keadilan dalam kehidupan dan perilaku negara hanya mungkin terjadi jika terdapat keadilan dalam jiwa para pemimpinnya. Nah, Golkar akan memastikan keadilan ini terwujud, baik untuk buruh maupun dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini kemudian menyebut tahapan konkret Golkar untuk mengawal janji-janji tersebut. 

Pihaknya berupaya mendorong Golkar untuk membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. 

“Kami di Balitbang Partai Golkar juga mendorong Fraksi Golkar di DPR juga dapat mengawal regulasi dan anggaran agar hak buruh. Termasuk buruh migran dan buruh laut harus ikut terjamin. Maka tak menjadi persoalan kemudian dalam perjalanannya Golkar memetakan kebutuhan spesifik, dari nelayan hingga petani,” katanya.

Untuk isu pemberantasan korupsi, kata dia, Golkar berkomitmen mendorong pengesahan UU Perampasan Aset. 

Hal itu bisa diawali dengan memastikan integritas di internal dengan seleksi kader yang bersih dan berintegritas.

"Partai Golkar ingin menunjukkan bahwa keadilan, sebagaimana diimpikan Plato, bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata," tegas Waketum DPP Bapera ini. 

Menurutnya, Presiden telah menunjukkan arah kompas yang tepat untuk mensejahterakan buruh, petani, dan nelayan. Golkar akan memastikan jalan yang diperjuangkan ini mulus hingga manfaatnya dirasakan rakyat.