Lima Korban Dokter Cabul di Garut Dapat Uang Ganti Rugi, Segini Besarannya

Liputan6.com, Jakarta Lima korban pencabulan dokter kandungan MSF atau dokter Iril di Kabupaten Garut, mendapat restitusi alias ganti rugi. Para korban didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menerima restitusi dengan nilai berbeda sesuai penilaian LPSK.

Rinciannya korban AED mendapatkan Rp 14.880.256, korban APN sebesar Rp 19.650.540, korban AI sebesar Rp 30.766.000, korban ES sebesar Rp 12.339.000, dan korban DS sebesar Rp 28.700.000.

Total restitusi mencapai Rp 106.335.796,00 yang dibayarkan terpidana MSF, usai putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN.Grt tanggal 2 Oktober 2025 berkekuatan hukum tetap.

Wakil Ketua LPSK Anton Prijatno S. Wibowo mengatakan, pembayaran restitusi dalam kasus viral itu, merupakan bentuk pemenuhan hak korban atas keadilan yang menjadi tanggungjawab pelaku.

"Yang terpenting dari proses restitusi adalah bagaimana negara memastikan korban mendapatkan pengakuan atas penderitaannya dan ruang untuk pulih," kata Anton di Aula Kejari Garut, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, restitusi harus dipahami sebagai bagian dari pemulihan psikologis dan sosial korban, bukan sekadar kompensasi finansial.

"Pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi kunci agar keadilan yang mereka dapatkan benar-benar bermakna," ujar dia.

Selain itu, kesediaan pelaku membayar restitusi merupakan bagian dari proses hukum yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga diharapkan berdampak pada pemulihan psikologis korban.

"Ganti rugi immateriil dalam konteks ini bukan sekadar nominal, melainkan bentuk pemulihan atas luka dan martabat yang sempat direnggut,” ujar dia menegaskan.

Khusus Garut, pemberian restitusi TPKS sebesar Rp 106 juta lebih kepada lima korban, termasuk paling besar di Indonesia untuk tahun ini.

"Ini sebuah prestasi besar karena tidak mudah memastikan pelaku membayar restitusi penuh kepada korban," ujar dia.

LPSK menilai implementasi restitusi dalam perkara ini menjadi langkah konkret penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Pasal 30 undang-undang tersebut mengatur hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian ekonomi yang timbul akibat kekerasan seksual," ujar dia.

Kasus ini bermula dari laporan sejumlah pasien yang mengaku mengalami pelecehan seksual saat menjalani pemeriksaan kandungan di sebuah klinik di Garut pada 2024.

Bahkan kasus itu langsung mencuat setelah beredarnya video CCTV yang merekam aksi pelaku saat memeriksa salah seorang korban ibu hamil di ruang kerjanya.

Salah satu korban mengungkapkan, pelaku melakukan tindakan tidak senonoh dengan dalih pemeriksaan medis. Seiring waktu, keberanian para korban berbicara memantik keberanian korban lainnya, hingga kasus ini mencuat dan menyita atensi publik.

LPSK menerima permohonan perlindungan dari para korban sejak April 2025. Para korban yang mengalami trauma dan tekanan sosial kemudian mendapatkan pendampingan psikologis, Pemenuhan Ham Prosedural, serta fasilitasi restitusi dari LPSK.

Setelah melalui serangkaian penilaian, lembaga menetapkan besaran ganti rugi yang layak bagi masing-masing korban. Nilai restitusi tersebut mencakup kerugian atas kehilangan kekayaan, serta kerugian akibat penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Kasus ini sempat menimbulkan keresahan luas di masyarakat Garut dan menjadi sorotan nasional, karena melibatkan tenaga medis yang seharusnya menjadi pihak yang dipercaya oleh pasien.

Atas perbuatannya, pelaku divonis bersalah dan diwajibkan membayar restitusi kepada korban, dan pada hari ini pembayaran tersebut akhirnya terealisasi sepenuhnya.

LPSK berharap keberhasilan pelaksanaan restitusi ini menjadi contoh bagi aparat penegak hukum dalam perkara serupa di seluruh Indonesia.

“Korban tidak boleh dibiarkan menanggung beban sendirian. Restitusi adalah bukti bahwa negara memulihkan, bukan sekadar menghukum,” ujar Anton menegaskan.