Kasus Ratusan Siswa Gunungkidul Keracunan, TNI Ungkap Banyak Lalat di Dapur MBG

Liputan6.com, Jakarta Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Saptosari, Gunungkidul, ternyata bukan datang tanpa tanda. Beberapa waktu sebelum peristiwa itu terjadi, Komandan Kodim 0730 Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan, telah memberikan peringatan serius terkait kebersihan salah satu dapur sehat di Planjan, yang kini menjadi sorotan karena diduga menjadi sumber makanan penyebab keracunan.

Dalam kunjungan ke dapur sehat beberapa bulan lalu, Roni menemukan banyak pelanggaran kebersihan. Mulai dari banyaknya lalat di area pengolahan, sistem pencucian alat makan yang tidak tertata, hingga tidak adanya sekat antara area pencucian dan jalur distribusi makanan.

Kondisi itu, menurutnya, berisiko tinggi menyebabkan kontaminasi pada makanan yang siap dikirim ke sekolah-sekolah penerima program MBG.

“Kami sudah mengingatkan jauh sebelum kejadian ini. Terlalu banyak lalat di dapur, ruang pencucian berdekatan dengan jalur distribusi makanan, dan tidak ada pembatas yang memadai. Itu sudah kami sampaikan langsung agar ditindaklanjuti,” ujar Letkol Inf Roni Hermawan, Kamis (30/10/2025).

Namun, peringatan itu tampaknya tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak pengelola dapur. Hasilnya, pada Rabu (29/10/2025), sebanyak 695 siswa di Saptosari mengalami gejala keracunan massal setelah mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis. Gejalanya meliputi mual, muntah, dan pusing, yang membuat ratusan siswa harus mendapat perawatan di puskesmas dan rumah sakit.

Hingga Kamis sore, tiga siswa masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi berangsur membaik. Sementara ratusan siswa lain telah dipulangkan untuk menjalani pemulihan di rumah masing-masing.

Menanggapi pernyataan Kodim tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, mengaku sangat menyesalkan bahwa peringatan soal kebersihan dapur sehat tidak diindahkan.

Dia bahkan langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur sehat Planjan sehari setelah kasus mencuat, dan menemukan kondisi serupa seperti yang sebelumnya pernah diperingatkan oleh Kodim.

“Kami mendapati masih ada lalat di area dapur, makanan panas ditutup dengan plastik, dan proses penyimpanan tidak sesuai standar higienitas. Ini sangat disayangkan, karena sudah pernah diingatkan tapi tidak ada perbaikan,” tegas Endah.

Bupati menilai, kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dari pihak pengelola dapur. Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan standar keamanan pangan.

“Tujuan program ini mulia, tapi kalau pelaksanaannya ceroboh, justru bisa membahayakan anak-anak kita. Saya sudah perintahkan evaluasi total terhadap seluruh dapur sehat di Gunungkidul,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN) langsung melakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan air dari dapur sehat Planjan. Hasil sementara menunjukkan adanya indikasi cemaran bakteri E.coli dari sumber air yang digunakan untuk memasak dan mencuci peralatan dapur.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, menuturkan bahwa Pemkab kini tengah menyiapkan langkah tegas dan sistem pengawasan baru terhadap seluruh titik dapur penyedia makanan MBG. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp100 juta untuk membantu biaya perawatan siswa terdampak.

“Kami tidak ingin kejadian ini terulang. Semua dapur sehat akan diaudit kembali, baik dari aspek sanitasi, sumber air, maupun sistem distribusinya. Kami juga akan menggandeng Kodim dan BGN untuk memperkuat pengawasan di lapangan,” kata Ismono.

Kodim 0730 Gunungkidul sendiri menegaskan siap terlibat dalam pendampingan dan pengawasan lapangan. Menurut Letkol Roni, pihaknya tidak hanya akan memberi peringatan, tetapi juga akan ikut memastikan agar dapur-dapur sehat di wilayah Gunungkidul memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Ini bukan sekadar urusan administrasi program, tapi soal keselamatan anak-anak. Kami siap membantu Pemkab melakukan pengawasan di lapangan agar kasus seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.