Kasus Keracunan MBG di Bandar Lampung, Komnas PA Dorong Pemerintah Perketat Pengawasan SPPG

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Bandar Lampung meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menutup sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung, Ahmad Apriliandi Passa menegaskan sederet temuan kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah kabupaten/kota di Lampung harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah.

"Ya, sangat perlu dilakukan evaluasi menyeluruh hingga penutupan sementara SPPG bermasalah. Tidak ada kompromi untuk hal ini, keselamatan dan kesehatan anak adalah yang utama," ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Apriliandi menjelaskan, MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah sekaligus menunjang kualitas pendidikan. Namun, realitasnya justru menimbulkan keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Lampung.

Karena itu, pihaknya meminta Satuan Tugas MBG memperketat pengawasan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah.

“Kami ingin anak-anak di sekolah mendapatkan jaminan keamanan dari MBG. Petugas pengawas harus lebih teliti dan memperhatikan higienitas agar anak tidak teracuni dari makanan tersebut,” jelas dia.

Kasus keracunan MBG yang terjadi belakangan ini, lanjut Apriliandi, tidak bisa dianggap remeh. Peristiwa tersebut bahkan telah menyebabkan ratusan anak jatuh sakit hingga mengalami gangguan kesehatan serius.

Dia menegaskan, perlu ada penguatan standar keamanan pangan di setiap tahapan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

"Kami mendukung tujuan mulia dari program MBG ini, tapi jangan lupa, pengawasannya juga harus ditingkatkan," terang dia.

Selain itu, Komnas PA juga mendorong pemerintah melibatkan tenaga berkompeten, khususnya tim food handler atau penjamah makanan, dalam pelaksanaan MBG. Hal itu dinilai penting untuk memastikan regulasi keamanan pangan berjalan maksimal.

"Pemerintah harus memberikan jaminan dan memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman serta sehat bagi anak-anak bangsa," tutup dia.