Heboh Kebijakan Dedi Mulyadi Donasi Warga Rp 1.000 per Hari, Sekda Jabar Sebut Tidak Wajib

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mendorong ASN dan warga untuk donasi Rp 1.000 per hari. Kebijakan tertuan dalam SE 149/PMD/03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, gerakan ini bukan kewajiban, melainkan imbauan sukarela. 

"Rereongan Sapoe Sarebu itu bagi yang mampu, yang tidak mampu menjadi pihak yang akan dibantunya. Kalau ASN kan pasti mampu. Kalau ini kan sekali lagi imbauan ya, bukan kewajiban, kalau masyarakatnya tidak mampu ya jangan," kata Herman,  Senin (6/10/2025).

Dia menjelaskan, gerakan ini berawal dari keprihatinan atas banyaknya persoalan kecil di masyarakat. Tanpa menunggu pemerintah, Gerakan Poe Ibu menjadi wadah donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas pada bidang pendidikan dan kesehatan.  

"Budaya bangsa kita ini kan gotong royong, terus kesetiakawanan, kerelawanan sosial, dan itu semua modal sosial yang harus dijaga," kata Herman.

Menurutnya, dinamika masyarakat di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sangat kompleks, terutama dalam urusan pendidikan dan kesehatan. Kebanyakan masyarakat yang datang ke Lembur Pakuan Subang, pusat layanan pengaduan, warga hanya membutuhkan bantuan kecil untuk bertahan.

"Makanya pada saat dibuka layanan pengaduan di Lembur Pakuan Subang, dari mana-mana datang, bukan hanya dari Jabar, ada dari luar Jabar, kasihan. Padahal yang dibutuhkan hanya Rp1 juta misalnya, untuk membantu tunggu yang sakit," ucap dia.

Dia mengatakan, Gerakan Poe Ibu difokuskan untuk membantu persoalan-persoalan sederhana di dua sektor vital, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dia mencontohkan bentuk persoalan sederhana, saat orang siswa yang tak memiliki seragam sekolah, atau warga miskin yang sakit tapi keluarganya tidak punya uang untuk menunggu di rumah sakit.

"Jangan sampai masyarakat ada kesulitan kecil, harus ke Lembur Pakuan, harus ke Provinsi, padahal bisa diselesaikan di lingkungannya. Itu kan kebutuhannya terbatas banget, dan itu bisa diselesaikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pak Gubernur tempo hari mengeluarkan surat edaran tentang gerakan rereongan Poe Ibu," ucap dia. 

Herman menjelaskan, gerakan ini akan dimulai dari tiga lingkup besar yakni pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat luas. ASN, guru, siswa, hingga warga yang mampu diajak menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai wujud kesetiakawanan sosial.

Gerakan Poe Ibu memiliki potensi besar. Jika partisipasi masyarakat mencapai 100 persen, dengan perhitungan 50 juta penduduk Jawa Barat dan rata-rata empat anggota keluarga per rumah tangga, maka akan terkumpul dana hingga Rp 12,5 miliar per hari. 

"Konsepnya ini kan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jadi, silakan membuat rekening sendiri, misalnya di sekolah SMA 3, silakan bikin rekening sendiri, dikelola sendiri, disalurkan sendiri, kemudian nanti dilaporkan bisa ke Medsos. Sehingga betul-betul akuntabel, transparan," ucap Herman.

Meski demikian, Herman menegaskan bahwa tanggung jawab utama pendidikan dan kesehatan tetap berada di tangan pemerintah. Hanya saja, masyarakat diajak untuk ikut berperan menyelesaikan hal-hal kecil di lingkungannya.