Efisiensi APBD 2026, Dedi Mulyadi Bakal Pangkas Anggaran Listrik, Air, hingga Internet

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat kebijakan berkaitan dengan rencana efisiensi anggaran pada tahun 2026 mendatang. Hal itu dilakukannya karena penurunan dana transfer dari pusat cukup tajam.

Dedi merinci angka penurunan ini berasal dari dana bagi hasil pajak Pusat yang semula Rp 2,2 triliun turun menjadi Rp 843 miliar. Jabar kehilangan Rp 1,2 triliun dari pengurangan tersebut. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) dari proyeksi Rp 4 triliun menjadi Rp 3,3 triliun. Pusat juga menghapus DAK fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi, hingga ruang kelas sebesar Rp 276 miliar.

"Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan," kata Dedi melalui keterangan resmi, Kamis (25/9/2025).

Sungguh ironi, seorang bocah berusia 3 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang dipenuhi cacing. Penanganan kesehatan bocah yang terkendala birokrasi membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara.

Penurunan ini berimbas pada rencana APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan berada di angka Rp 31,1 triliun menjadi Rp 28,6 triliun. Kehilangan Rp 2 triliun lebih ini menurutnya harus dicarikan jalan keluar karena pihaknya tidak mau memangkas keberpihakan anggaran pada pembangunan layanan dasar warga Jabar.

Dedi mengatakan, pihaknya telah membedah struktur APBD 2026 yang bisa dilakukan efesiensi guna menutupi kekurangan Rp 2 triliun tersebut. Salah satunya adalah belanja pegawai akan berkurang sebesar Rp 768 miliar dari angka total Rp 9,9 triliun.

Menurut Dedi, penurunan belanja pegawai ini membuat Pemprov Jabar pada 2026 akan menunda pengangkatan CPNS baru. Dedi menilai pengangkatan harus ditunda mengingat PNS yang ada saat ini pun akan banyak 'menganggur' dampak dari pengurangan anggaran.

"Kenapa bakal nganggur? Karena kan pekerjaannya enggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya," ucap dia

Dedi memastikan telah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggenjot pengurangan di pos belanja barang dan jasa ini dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 5 triliun. Pengurangan tajam ini akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar.

"Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu-perlu amat," kata dia.

Dedi juga telah menginstruksikan biaya internet dan telepon serta pemakaian air turut dikurangi agar anggaran yang didapatkan dari efisiensi diarahkan untuk pelayanan masyarakat. Bahkan, untuk menyediakan jamuan makanan, pihaknya lebih memilih untuk memasak langsung dengan menggunakan jasa tukang masak agar tidak mengeluarkan anggaran besar.

"Enggak ada katering. Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam," kata dia.

Meski begitu, Dedi memastikan penurunan anggaran dari pusat ke Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah mengubah keberpihakan pihaknya untuk tetap meningkatkan anggaran belanja publik.

"Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah," jelas Dedi.