DPRD Jabar Usul Anggaran Alokasi Bantuan Rutilahu hingga Infrastruktur Naik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jabar diminta untuk memperkuat skema bantuan keuangan infrastruktur bagi 27 kabupaten dan kota mulai tahun anggaran 2026.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menilai, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan daerah sangat diperlukan agar pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat terwujud secara merata.

"Pembangunan pro-rakyat baiknya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Harus ada dorongan fiskal yang kuat dari provinsi agar percepatan pembangunan bisa tercapai," ujar Iwan, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, tantangan pembangunan di Jabar masih cukup besar, salah satunya karena masih tingginya ketimpangan antarwilayah. Data BPS Jawa Barat tahun 2024 mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa kabupaten seperti Garut dan Cianjur masih di bawah rata-rata provinsi yang berada di angka 72,29.

Iwan menyebut warisan semangat pembangunan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, harus didukung oleh semua perangkat dinasnya, terutama dalam sektor infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Iwan mengusulkan agar alokasi bantuan Rutilahu ditingkatkan dan disesuaikan dengan data riil di lapangan. Saat ini, Pemprov Jabar tengah merancang bantuan sebesar Rp40 juta per unit untuk renovasi rumah tidak layak huni, dengan prioritas di daerah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem tinggi seperti Indramayu dan Karawang.

"Program Rutilahu bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat menengah ke bawah. Ini harus kita perjuangkan bersama. Harus ada keberanian mencabut peraturan sebelumnya yang menjadi kendala," tegas politisi dari Fraksi PKS ini.

Sektor pendidikan pun tak luput dari perhatian. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, masih terdapat lebih dari 1.500 ruang kelas SMA/SMK dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Iwan berharap bantuan infrastruktur pendidikan dapat menjadi bagian integral dari kebijakan keuangan provinsi.

Iwan juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan. Berdasarkan data Pemprov Jabar tahun 2024, total panjang jalan provinsi mencapai 2.360 kilometer, dan sekitar 30 persen di antaranya atau sekitar 700 kilometer masih membutuhkan perbaikan. Untuk menangani ini, diperlukan anggaran sedikitnya Rp3,5 triliun.

"Saya setuju anggaran infrastruktur daerah ditingkatkan. Target 7,5 persen dari APBD itu minimal. Bahkan bisa lebih dari 10 persen, tentu dengan sokongan keuangan dari pemerintah provinsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan mendorong agar penyusunan bantuan keuangan dilakukan secara transparan dan adil. Ia mengusulkan agar formula baku dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengacu pada indikator kinerja dan kebutuhan nyata, bukan semata pertimbangan politis.

"Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab besar terhadap seluruh masyarakat di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Karena itu, prinsip keadilan fiskal harus menjadi landasan utama dalam menyalurkan bantuan keuangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan merata oleh seluruh warga," jelasnya.

Menurutnya, skema bantuan saat ini masih terlalu bergantung pada usulan daerah dan belum merata. Bahkan sempat terjadi penghentian bantuan pada tahun-tahun sebelumnya karena alasan efisiensi anggaran. Ia berharap stigma mengenai bantuan berbasis kedekatan politik segera dihapuskan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transparansi anggaran.

Iwan menegaskan bahwa DPRD Jabar siap dilibatkan secara aktif dalam merumuskan formula bantuan keuangan yang berkeadilan.

"Kami siap mengawal, mengawasi, bahkan menyusun regulasi bersama agar anggaran provinsi benar-benar menyentuh rakyat di bawah," katanya.

Ia percaya bahwa dengan kerja sama dan political will yang kuat, ke depan tidak akan ada lagi daerah yang merasa tertinggal atau dianaktirikan.

"Pemerataan bantuan keuangan akan memperkuat daya saing, mempercepat pertumbuhan, dan membangun masa depan Jawa Barat yang lebih sejahtera dan berkeadilan," pungkasnya.