Dapur MBG di Sukabumi Jadi Sorotan, Tak Punya Sertifikat Higienis dan Jarang Lapor Perkembangan

Liputan6.com, Sukabumi - Pemerintah Kabupaten Sukabumi bergerak cepat menyikapi kasus keracunan massal yang sempat terjadi di beberapa wilayah akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengumumkan akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.

Ade Suryaman menjelaskan bahwa program MBG adalah inisiatif nasional yang sangat penting untuk mendukung anak-anak menuju Indonesia Emas 2045, sesuai kerangka Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ini program penting untuk anak-anak kita. Sebagai daerah, kita wajib menyukseskannya. Namun, pelaksanaannya ada catatan penting yang harus diperbaiki," ujar Ade di Pendopo Sukabumi, Jumat (3/10/2025).

Selama beberapa bulan terakhir, tercatat empat kasus keracunan di Kabupaten Sukabumi, yang terjadi di SPPG Kecamatan Cidolog, Cibadak, Parakansalak, dan Pelabuhanratu. Meskipun semua kasus berhasil ditangani, insiden ini menjadi sorotan publik.

"Jika sudah terjadi keracunan, semua pihak akan kerepotan. Oleh karena itu, evaluasi wajib dilakukan agar kejadian ini tidak terulang," tegasnya.

Ade menekankan perlunya transparansi dan laporan rutin dari penyelenggara program.

Dari 191 SPPG yang terdaftar, sebagian besar dinilai masih jarang memberikan laporan perkembangan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah kini menugaskan para camat dan kepala desa untuk mengkoordinasikan agar laporan disampaikan secara rutin, minimal harian.

Selain itu, Pemkab Sukabumi juga menyoroti masih adanya SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), padahal ini adalah syarat utama penyediaan makanan aman.

"Kami tekankan SPPG yang belum punya SLHS agar segera memenuhinya. Dengan persyaratan higienis yang terpenuhi, potensi masalah dapat diminimalisir," tandas Ade.

Upaya evaluasi ini melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta jajaran kecamatan dan desa. Bupati Sukabumi dan unsur Forkopimda juga aktif mengawasi program ini.

"Intinya, kami ingin pelaksanaan program MBG ini berjalan baik, aman, dan tepat sasaran. Program strategis ini tidak boleh terganggu tujuan mulianya karena kelalaian teknis di lapangan," tutupnya.

Dengan langkah ini, Pemkab berharap program MBG dapat berjalan optimal tanpa risiko kesehatan, sekaligus mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Foto Pilihan