BGN Bakal Gelontorkan Dana Rp 50 Triliun untuk Operasional Program MBG di Jabar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan mendapat suntikan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 50 triliun.

Dana tersebut untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Jabar.

"Kami sudah sepakat agar program ini bisa dilaksanakan bersama-sama dan kami, BGN, akan mengirim uang ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana usai rapat terbatas dengan kepala daerah se-Jabar membahas pelaksanaan program MBG di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin 29 September 2025.

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut menjadi kontribusi pemerintah pusat yang dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dan mohon ini dianggap sebagai bagian dari PAD," ucap Dadan.

Ia menambahkan, dana itu akan dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat tahun depan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program prioritas yang digagas di tingkat daerah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sudah melakukan evaluasi kerangka kerja yang dilakukan kedepan sambil menunggu peraturan Presiden.

"Ada beberapa hal yang akan dilakukan di Jawa Barat terkait MBG ini. Akan dibentuk Satgas, yang bertugas untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan," ucap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Satgas Pengawasan MBG ini, lanjut dia, nantinya akan bertugas di setiap kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Menurutnya, pengawasannya mencakup dari penyiapan bahan baku, proses memasak, waktu pengolahan, hingga distribusi makanan.

"Termasuk sampai mencicipi juga. Jadi yang mencicipi tidak boleh guru, melainkan tim yang melakukan pemeriksaan kelayakan bahan pangan," papar Dedi.

Setibanya di Tanah Air, usai lawatan ke empat negara. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan sejumlah Menteri guna membahas sejumlah hal, termasuk maraknya keracunan menu MBG. Pemerintah mengevaluasi kewajiban syarat dapur SPPB sebagai peny...

Selain Satgas, lanjut Dedi, Pemprov Jabar juga akan membentuk lembaga aduan di setiap kabupaten dan kota. Lembaga ini berfungsi menerima laporan terkait kualitas maupun kuantitas makanan yang disajikan di sekolah.

"Guru atau siswa boleh mengadukan soal kualitas makanan, porsi, maupun penyajiannya. Penyedia MBG wajib mematuhi ketentuan porsi senilai Rp 10 ribu. Kalau berkurang, implikasinya ada tiga, sanksi administratif, penghentian sebagai mitra, hingga pidana korupsi," terang Dedi.

Ia menambahkan, pengawasan yang ketat ini dilakukan agar program MBG berjalan sesuai tujuan.

"Ketiga hal itu menjadi fokus kami, sehingga penyelenggaraan MBG ke depan lebih baik," tandas Dedi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Sabtu, 27 September 2025 dalam rangka meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyampaikan, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

"Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," tutur Dadan dalam keterangannya, Minggu 28 September 2025.

Dadan juga mengulas jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian, sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," terang dia.

Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor yang turut memicu insiden keracunan ataupun lainnya disebabkan kualitas bahan baku, kondisi air, hingga pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, Sabtu 27 September 2025 usai melakukan kunjungan luar negeri selama tujuh hari.

Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat untuk membahas kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Prabowo menyampaikan dirinya terus memantau kasus keracunan MBG yang dialami anak-anak, meski berada di luar negeri.

"Saya baru (pulang) dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan," kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu 27 September 2025.