Aksi 'Mogok' Guru Kutai Barat Berbuah Manis, Hak TPP Disepakati Rp 3,5 Juta tapi Tak Bisa Langsung Dibayarkan

Liputan6.com, Jakarta Aksi mogok ribuan guru SD dan SMP negeri di Kutai Barat selama tiga hari terakhir akhirnya berbuah hasil. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sepakat mengakomodir tuntutan penyetaraan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini dianggap tidak adil.

Kesepakatan itu dicapai setelah rapat bersama yang digelar pada Jumat (19/9/2025). Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, menegaskan bahwa pemerintah dan legislatif sudah satu suara untuk mengembalikan TPP guru menjadi Rp3,5 juta per bulan.

“Artinya sudah sepakat kita, makanya tadi dalam pendapat akhir fraksi juga menyampaikan terima kasihkepada pemerintah yang sudah mengakomodir apa yang diminta paraguru,” ujar Ridwai.

Meski begitu, ia mengingatkan penyelesaian ini tidak bisa instan. TPP selama ini masih berlandaskan SK Bupati lama dengan nilai Rp2,5 juta. Jika langsung dibayarkan Rp 3,5 juta tanpa dasar hukum baru, maka berpotensi menimbulkan masalah saat diaudit.

“Oleh sebab itu SK Bupati harus diubah dulu, lalu disesuaikan dengan tuntutan. Kalau tetap memakai SK lama, jelas jadimasalah,” jelas Ridwai.

Ia menambahkan, proses penyesuaian regulasi ini akan ditempuh melalui APBD Perubahan 2025. Pemerintah juga akan menindaklanjuti melalui harmonisasi dengan Kemenkumham agartidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.Ridwai punmeminta para guru bersabar dan segera kembali ke sekolah.

“Harapan kami dariDPRD dan pemerintah, karena memang peran guru di dalam mendidikanak-anak sangat besar. Dampak mogok tiga hari ini terlihat jelas,anak-anak tidak bisa bersekolah. Jadi, kami mengimbau guru-guru diKutai Barat, baik PAUD, TK, SD maupun SMP, agar segera kembalimengajar,” katanya.

Pantauan di lapangan, proses belajar mengajar mulai berjalan kembali sejak Sabtu (20/9/2025). Di SMP Negeri 1 Barong Tongkok, para guru bersama siswa menggelar kerja bakti membersihkan sekolah sebelum pelajaran dimulai.

Kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah ini menjadi titik balik penting. Mogok yang sempat membuat ribuan murid kehilangan hak belajar, kini diakhiri dengan janji pemenuhan hak guru.