4 Kali Kasus Keracunan MBG, Pemkab Sukabumi Lakukan Evaluasi Darurat 123 SPPG

Liputan6.com, Sukabumi - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sukabumi, Jawa Barat menyampaikan penanganan kasus keracunan massal yang berulang pada ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengumumkan, Pemkab Sukabumi akan segera mengumpulkan dan mengadakan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Penyedia Makan Bergizi Gratis (SPPG) di wilayah tersebut.

Sebelumnya, keracunan massal yang diduga kuat berasal dari menu MBG di sekolah ini dialami ratusan pelajar di wilayah Parakansalak, Cidolog, Cibadak, hingga Palabuhanratu.

"Prioritas utama saat ini adalah penanganan keselamatan anak-anak yang keracunan," ujar Ade Suryaman, Senin (29/9/2025).

Ia memastikan semua korban sudah ditangani di rumah sakit, termasuk kasus terakhir di Palabuhanratu. Setelah itu, fokus akan beralih ke forum evaluasi.

"Yang penting sekarang penanganan keselamatan anak-anak yang keracunan. Sudah ditangani di rumah sakit, termasuk kasus terakhir di Palabuhanratu. Selanjutnya, kita akan rapatkan bersama semua penyedia MBG," kata Ade.

Ia mengklarifikasi, pertemuan dengan lebih dari seratus SPPG ini bukan sekadar pemanggilan, melainkan rapat bersama yang menyeluruh.

"Bukan pemanggilan, tapi rapat bersama. Dari awal sudah kita pesankan bahwa makanan harus bersih, aman, dan lancar. Tapi kenyataannya masih ada kejadian keracunan. Inilah yang harus kita evaluasi," terang Ade.

Dari total jatah 262 penyedia MBG untuk Kabupaten Sukabumi, baru sekitar 123 SPPG yang beroperasi.

Rangkaian insiden ini dianggap sebagai momen penting bagi Pemkab untuk mengukur kelemahan, kekurangan, dan kelebihan pelaksanaan program.

"Insya Allah nanti kita rapatkan bersama. Dari situ akan kelihatan, kelemahannya apa, kekurangannya apa, sekaligus kelebihannya," ucap Ade.

Ratusan siswa dari SMPN 2 Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat merasa kecewa akibat batalnya pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mereka kecewa lantaran sudah mempersiapkan diri sejak jauh hari.

Meskipun demikian, Ade Suryaman menegaskan bahwa Pemkab tidak memiliki kewenangan untuk menutup program MBG, karena keputusan tersebut berada di tingkat pemerintah pusat.

"Kalau soal penutupan bukan kewenangan kami. Itu nanti dibahas di level pemerintah pusat. Tugas kami memastikan program ini berjalan sesuai standar dan aman untuk anak-anak," terang Ade.

Ade menolak menyebut insiden tersebut sebagai keteledoran, melainkan kelemahan yang tidak disadari dalam proses pengolahan, distribusi, atau penyimpanan makanan. Ia menyatakan setiap kejadian harus dijadikan pelajaran berharga.

"Bukan keteledoran, mungkin memang ada kelemahan yang tidak kita sadari. Karena itu kita harus evaluasi. Bisa jadi di proses pengolahan, distribusi, atau penyimpanan makanan. Semua harus dikaji," kata Ade.

Wacana pembentukan tim pengawas eksternal juga mencuat sebagai opsi yang mungkin dibahas lebih lanjut jika diperlukan untuk menekan risiko keracunan di masa depan.

"Sekarang kejadian-kejadian ini jadi bahan evaluasi kita semua. Kalau nanti perlu ada tim pemantauan eksternal, itu bisa dibahas lebih lanjut," tutup Ade.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi marak kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari program tersebut yakni 0,0017 persen.

"Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen," tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.

"Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta," ucap dia.

"Ada kekurangan, ada, tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga, kita, mungkin PKS di daerah merasakan pasti, tapi banyak elite Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh," sambung Prabowo.

Prabowo menyatakan, MBG telah menjadi langkah strategis yang di luar ekspektasi. Dengan program tersebut, pemerintah dapat menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru di awal 2026.

"Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat bahwa tiap hari kita butuh, telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, ayam, butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri, di puncaknya nanti tahun depan kita akan gelontorkan mendekati Rp300 T untuk MBG," kata dia.