10 Warga Bali Jadi Korban Penipuan Berkedok Bantuan Kasasi, Rugi Ratusan Juta Rupiah

Liputan6.com, Jakarta Sepuluh warga Bali terlilit kredit macet yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Tanpa Angsuran (KMTA) menjadi korban penipuan oleh pihak yang mengaku panitera Mahkamah Agung (MA). Para korban mengalami kerugian uang hingga ratusan juta rupiah.

Semuanya berawal dari telepon tak dikenal. Para korban yang sebagian besar tengah berjuang dalam perkara kasasi, tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang berbicara dengan nada sangat formal, mengaku mewakili majelis hakim MA.

“Mereka bilang, ini atas perintah majelis hakim. Perkara bapak atau ibu seharusnya menang, tapi kalau mau dibantu, harus ada maharnya,” ujar Ketua KMTA Bali Ikhsan Nasir menirukan omongan terduga pelaku, Denpasar, Rabu (22/10/2025).

Aksi para pelaku terlihat meyakinkan. Mereka mengirim identitas berlogo MA, surat elektronik dengan kop resmi dan memahami rangkaian tahapan sidang secara rinci, dari jadwal persidangan hingga tahap administrasi perkara.

“Kalau ini cuma scammer, tidak mungkin tahu sedetail itu. Kami menduga kuat ada keterlibatan oknum dari dalam,” tambah Ikhsan.

Nama-nama yang digunakan pun berganti-ganti, dari Andri Purwanto, Erni Roza, Fero, Syahrul, Pahmi, Fero Alpha dan Yoda Diagah. Semuanya mengaku bekerja di Mahkamah Agung.

Mulanya anggota KMTA sedang menghadapi sengketa kredit macet akibat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

“Kasusnya semua perdata tentang kredit macet sejak dampak pandemi Covid, sekitar tiga atau empat tahun lalu,” jelas dia.

Para pelaku memanfaatkan celah itu. Mereka menjanjikan solusi cepat, seolah mampu mengatur hasil putusan kasasi. Uang pun mulai mengalir dari rekening korban, dari jutaan hingga ratusan juta rupiah, dan dikirimkan ke rekening yang diminta.

Salah satu korban, I Gusti Ngurah Manik Maya (55), menjadi korban dengan nilai kerugian terbesar.

“Dia menjanjikan perkara saya akan dimenangkan dan utang saya bisa dibayar setengah. Semua tampak meyakinkan karena dia tahu seluruh tahapan sidang,” ungkapnya.

Manik bercerita, awalnya ia diminta mentransfer Rp 325 juta dan terduga pelaku tersebut menjanjikan uang tersebut bisa dibayar setelah perkara selesai atau setelah putusan. Tapi kenyataannya dia kembali dihubungi lagi untuk mentransfer sejumlah uang.

“Awalnya dia minta separuh, sekitar Rp 160 juta. Saya transfer bertahap sampai akhirnya hampir Rp 400 juta,” cerita Manik.

Adapun total uang yang ia kirim mencapai Rp 450 juta dan dilakukan dalam 42 kali transfer.

Kasus ini kemudian dilaporkan secara resmi ke Polda Bali pada Rabu (22/10/2025) dengan nomor STPL/2064/X/2025/SPKT/Polda Bali. Penyidik kini tengah menelusuri jejak digital para pelaku dan kemungkinan keterlibatan pihak internal lembaga peradilan.

Sebelum melapor ke polisi, KMTA sebenarnya sudah menyampaikan aduan ke Mahkamah Agung melalui Garda Tipikor di Jakarta sejak 15 September 2025. Namun belum ada tanggapan.

“Kami khawatir kasus serupa menimpa masyarakat lain, karena dugaan kami semakin kuat bahwa ini bukan penipuan dari luar, tapi ada sumber dari dalam,” ujar Ikhsan.

Kini, Polda Bali tengah menelusuri jejak para pelaku dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak internal lembaga peradilan. Polisi juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan aparat hukum.