Warga di Tapteng Jarah Minimarket Dipicu Bantuan Korban Banjir Tidak Merata

Liputan6.com, Jakarta Video viral memperlihatkan puluhan warga melakukan penjarahan minimarket di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Hal itu diduga buntut dari batuan logistik akibat bencana alam sejak 24 hingga 29 November 2025 yang didapat masyarakat tidak merata.

Diketahui, bencana alam di Kabupaten Tapteng berupa banjir bandang dan tanah longsor. Daerah ini merupakan lokasi terkena dampak besar. Banyak warga meninggalkan rumahnya dan mengungsi.

Warga Tapteng, Damai, membenarkan insiden penjarahan minimarket yang viral di media sosial tersebut. Dia tak membantah bantuan logistik tidak merata didapatkan masyarakat akibat terkena bencana alam.

"Chaos (penjarahan) di depan mata sekarang ini," ungkap Damai saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/11/2025) malam.

Diungkapkannya, sejauh ini dia juga tidak dapat informasi manajemen penyaluran logistik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng, Pemprov Sumut maupun Pemerintah Pusat. Mereka harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan makan dalam situasi bencana alam.

"Kami, terutama di kompleks aku tinggal, berjuang sendiri cari pasokan makanan dan air bersih. Tidak ada informasi apapun soal bantuan logistik," Damai mengungkapkan.

Menurutnya, banyak masyarakat terdampak bencana menjarah minimarket. Mereka nekat melakukan hal itu untuk kebutuhan pokok.

"Itu tentu salah satu penyebabnya. Selain sebab sebab lain. Kondisi keterisoliran ini akan juga memicu angka kriminalitas," sebut Damai.

Selain pasokan pangan yang terbatas, Damai juga mengatakan masyarakat yang terkena dampak bencana alam terganggu kesehatannya. Sudah banyak warga mengalami sakit dan perlu penanganan medis.

"Potensi buruk lain di kesehatan, ribuan rumah sedang bersih-bersih dan sampahnya banyak dibakar," Damai menuturkan.

Damai berharap kepada pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara keseluruhan, dan penuhi segera penanganan medis terhadap warga yang sakit.

Terpisah, Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan, mendorong pemerintah pusat segera menetapkan peristiwa tersebut menjadi bencana nasional. Apalagi peristiwa yang sama juga terjadi di dua provinsi lain yakni Sumatera Barat dan Aceh.

"Di Sumut sudah merenggut 127 nyawa, dan warga sudah mulai menjarah seperti peristiwa di Sibolga. Penjarahan ini tentu sangat meresahkan karena bisa berdampak lain. Pemerintah pusat harus segera menetapkan jadi bencana nasional," tegas Samsir Pohan di Medan.

Status bencana nasional ditetapkan resmi dari pemerintah pusat untuk suatu bencana yang sangat besar, yang berdampak luas pada korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi yang signifikan.

Penetapan ini dilakukan Presiden berdasarkan rekomendasi dari badan penanggulangan bencana agar penanganan darurat secara terpadu dan membuka akses untuk pengerahan sumber daya yang lebih besar, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Penetapan bencana nasional ini penting agar penangannya secara terpadu dan membuka akses yang lebih besar untuk distribusi logistik," ujar Mantan Ketum Badko HMI Sumut itu.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.

Desakan soal bencana nasional juga disuarakan sejumlah tokoh. Di antaranya Ketum DPP KNPI Haris Pertama dan Anggota DPRD RI Dapil Sumut, Hinca Panjaitan.

"Presiden Prabowo agar segera mengerahkan bantuan dan sumber daya pemerintah semaksimal mungkin. Apalagi di daerah-daerah ini, pada pemilu lalu, Pak Prabowo menang mutlak," kata Haris Pertama.

Haris menambahkan tiga provinsi yang kini dilanda bencana merupakan lumbung suara Prabowo saat Pemilu Presiden. "Sudah tiga kali pemilu presiden sejak 2014, tiga provinsi ini lumbung suara Pak Prabowo," ujar Haris.

Anggota DPR Hinca Panjaitan menilai fenomena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sumut.

Dikatakan Hinca, langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.

Sementara itu, jumlah korban banjir dan longsor di Sumut, meninggal mencapai 127 orang dan hilang sebanyak 104 orang.

"Data sementara meninggal dunia 127 orang, hilang 104 orang," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati, Sabtu (29/11/2025).