Ratusan Siswa SMP Tumbang Gara-Gara MBG, Pemkab Blora Tetapkan Status Kejadian Luar Biasa

Liputan6.com, Blora - Ratusan siswa SMP Negeri 1 Blora sempat mengeluhkan mual, muntah, hingga diare setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah kondisi itu, perhatian publik kini tertuju pada satu pertanyaan: ada apa dengan sistem penyediaan makanan MBG?

Pertanyaan serupa juga muncul di lingkaran DPRD Blora. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Andita Nugrahanto, mengaku tak kaget, meski tetap prihatin.

"Aslinya kasus seperti itu banyak terjadi. Cuma tidak terekspose. Sakne (kasihan) anak-anak," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (27/11/2025).

Kejadian keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa itu kembali memicu tuntutan agar penyedia menu yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) supaya diberi sanksi tegas, bahkan di-blacklist. Namun, Andita menegaskan bahwa prosesnya tak sesederhana kelihatannya.

"Nek diblacklist ya nggak semudah itu. Tapi seenggaknya ada punishment," tegasnya.

Menurutnya, ada tahapan administratif yang harus dilalui yaitu dengan pemberian Surat Peringatan (SP), disertai surat pernyataan dari SPPG terkait harus bersedia ditutup jika kejadian terulang. 

Selain sanksi administratif, ia menilai proses hukum juga perlu dibuka.

Hal senada juga diutarakan Ketua Komisi D DPRD Blora Subroto. Ia menyebut kasus ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan masalah sistemik. Subroto menilai ada potensi kelalaian sistemik yang harus dibongkar tuntas, mulai dari kualitas bahan baku hingga mekanisme distribusi makanan ke sekolah.

"Keselamatan peserta didik harus ditempatkan di posisi tertinggi," tegasnya.

Nama SPPG Larasati yang diduga menjadi penyedia menu hari kejadian juga disorot. Subroto menegaskan, penyedia layanan gizi yang gagal memenuhi standar, meski hanya sekali, wajib menerima konsekuensi.

"Jika terbukti ada kelalaian, maka sanksi seperti penundaan pembayaran harus diberlakukan," ujarnya.

Baginya, sanksi bukan soal menghukum, tapi mencegah insiden serupa terulang.

Di tengah kekhawatiran publik, DPRD mendorong evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program MBG, mencakup pemilihan bahan baku, proses memasak, pengepakan, hingga distribusi makanan yang semuanya harus diverifikasi secara berlapis.

"Tidak boleh ada celah yang memungkinkan kelalaian atau manipulasi," kata Subroto.

Komisi D dijadwalkan bertemu Satgas MBG Kabupaten Blora untuk membahas langkah korektif. Hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan kini menjadi dokumen yang paling ditunggu untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab.

Koordinasi dengan Wakil Bupati Blora sebagai Ketua Satgas Percepatan MBG juga akan digelar dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, DPRD Blora juga menilai kasus di SMPN 1 Blora ini bisa menjadi titik balik perbaikan sistem MBG atau justru alarm bahwa program ini perlu pengawasan lebih ketat dari hulu ke hilir.

"Program ini membawa manfaat besar, tetapi harus dijalankan dengan standar tertinggi agar tidak menimbulkan risiko bagi siswa," tegas Subroto.

Pemerintah daerah kini didorong memastikan setiap penyedia makanan bekerja secara profesional, agar kejadian serupa tidak terulang.

Sebab bagi ratusan siswa yang tumbang hari itu, insiden ini bukan sekadar gangguan kesehatan. Melainkan pengalaman yang tak seharusnya terjadi dari program yang membawa embel-embel 'bergizi'.

Sementara itu, usai keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 1 Blora, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menetapkannya sebagai kejadian luar biasa (KLB).

"Penetapan KLB tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Blora menerima surat resmi dari Badan Gizi Nasional menyusul tingginya jumlah siswa yang terdampak," ujarnya di Blora, Kamis (27/11/2025).

Penetapan KLB, kata Sri, didasarkan pada jumlah kasus yang signifikan. Sedangkan pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi resmi terkait data korban dan perkembangan kasus dari Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Blora.

Dirinya menegaskan, Pemkab Blora tetap bersikap terbuka atas insiden tersebut. Penyedia makanan MBG, yakni Satuan Pelayanan Pengolahan Gizi (SPPG) Karangjati 1 Blora, juga disebut telah menerima surat penghentian operasional sementara dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan melalui Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II.

"Surat penghentian operasional sudah diterbitkan. Ini bagian dari langkah penanganan dan evaluasi menyeluruh," ujarnya yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Blora.

Selain itu, pemerintah daerah bersama tim gabungan juga melakukan investigasi lapangan. "Tim kami turun ke lapangan untuk memeriksa seluruh aspek terkait peristiwa ini. Hasil pemeriksaan akan disampaikan secara resmi oleh Dinas Kesehatan nantinya," ujar Sri.

Sri menambahkan pemerintah daerah berkomitmen memberikan penanganan terbaik kepada siswa yang terdampak dan memastikan investigasi berjalan menyeluruh. "Kami pastikan penanganan berjalan optimal. Semua langkah dilakukan demi keselamatan anak-anak dan kejelasan kasus ini," ujarnya.

Sekretaris Dinkesda Blora Nur Betsia menyampaikan total kasus dugaan keracunan makanan yang ditangani RSU dr. R. Soetijono Blora dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (RS DKT) Blora mencapai 122 siswa. Dari jumlah tersebut, 117 siswa menjalani rawat jalan, dan lima siswa dirawat inap.

"Saat ini pasien rawat inap tinggal tiga orang, dua dirawat di RSU Blora dan satu di RS DKT Blora. Kondisi mereka baik dan mudah-mudahan nantinya bisa pulang," ujarnya.

Nur menjelaskan, tim juga melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Pemeriksaan dilakukan mulai dari dapur penyedia makanan MBG, meliputi dokumen akreditasi dapur, sertifikat laik higiene dan sanitasi, SOP pengolahan makanan, kebersihan peralatan, proses pengolahan, penyajian dan distribusi makanan ke sekolah.

"Sertifikat laik higiene sanitasi dan SOP sebenarnya sudah ada, meski belum seluruhnya terpasang. Kami juga melakukan investigasi langsung mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan," ujarnya.

Hingga kini, Dinkesda belum dapat memastikan penyebab keracunan. Kepastian akan diketahui setelah hasil uji laboratorium dari sampel makanan, sampel feses, muntahan, dan sampel air yang dikirim ke BLK Semarang selesai diproses dari Dinas Kesehatan dan BPOM.

"Pemeriksaan mikrobiologi membutuhkan waktu sekitar satu minggu," ujarnya.

Terkait penanganan medis, Dinkesda memberikan pengobatan berdasarkan gejala yang dialami siswa. "Jika anak mengalami mual atau muntah diberikan obat anti mual. Untuk yang diare kami berikan obat diare. Semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak," ujarnya.