Produsen Motor Listrik Tunggu Kejelasan Insentif Pemerintah untuk Dongkrak Penjualan

Liputan6.com, Jakarta - Industri motor listrik di Indonesia tengah menanti kepastian kebijakan insentif dari pemerintah. Insentif ini diharapkan dapat kembali menggairahkan pasar kendaraan listrik roda dua yang sempat lesu setelah subsidi sebelumnya dihentikan.

Para produsen optimis bahwa dukungan pemerintah sangat krusial untuk mencapai target penjualan yang ambisius.

Menurut CEO & Founder MAKA Motors, Raditya Wibowo, pada tahun 2024, pemerintah sempat memberikan subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik baru.

Kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan. Raditya mengungkap, insentif tersebut meningkatkan daya beli konsumen yang hendak beralih ke kendaraan ramah lingkungan hingga mencapai 63 ribu unit kendaraan listrik.

Namun, setelah subsidi tersebut dihentikan, penjualan motor listrik mengalami penurunan yang signifikan.

Mengutip Antaranews, Minggu (25/5/2025), kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan produsen motor listrik. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menghidupkan kembali pasar.

Raditya mengungkap, tanpa adanya insentif, penjualan motor listrik pada kuartal pertama tahun 2025 hanya mencapai 2 ribu unit. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh insentif terhadap keputusan pembelian konsumen.

"Ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi sepeda motor listrik cukup kontraproduktif dan menciptakan kebimbangan baik untuk pelaku industri maupun konsumen. Kita sudah melihat bagaimana insentif di tahun 2024 mampu mengakselerasi adopsi motor listrik," kata Raditya Wibowo, sebagaimana dikutip dari Antaranews. 

Penurunan penjualan ini menjadi perhatian serius bagi para produsen. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program subsidi agar pasar motor listrik kembali bergairah.

Kepastian ini akan membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dan mendorong pertumbuhan industri.

Raditya juga menyebutkan, penundaan keputusan akan menjadi hambatan serius bagi program adopsi kendaraan listrik yang tengah diupayakan. Untuk itulah, ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.

"Tapi, yang lebih mendesak saat ini adalah kejelasan dari pemerintah. Apakah subsidi akan dilanjutkan atau tidak, keputusan itu penting untuk segera diumumkan. Jangan biarkan konsumen terus berada dalam ketidakpastian yang justru sangat menghambat pertumbuhan pasar motor listrik Indonesia," ujar dia.

Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada penjualan, tetapi juga pada investasi dan pengembangan teknologi motor listrik. Para produsen membutuhkan kepastian kebijakan untuk merencanakan strategi bisnis dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Industri motor listrik berharap pemerintah dapat mengumumkan dan mengimplementasikan kebijakan subsidi yang jelas paling lambat pada semester pertama tahun 2025.

Hal ini diharapkan dapat menjaga momentum positif adopsi kendaraan listrik dan membantu pemerintah mencapai target penjualan 200 ribu unit hingga akhir tahun.

"Kami sangat berharap pengumuman dan implementasi kebijakan subsidi yang jelas dapat dilakukan paling lambat pada semester pertama tahun 2025, sehingga momentum positif adopsi kendaraan listrik dapat terus terjaga," tambah Raditya.

Dengan adanya kepastian subsidi, diharapkan minat masyarakat terhadap motor listrik akan kembali meningkat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri dan membantu pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan.

Sekadar informasi, pemerintah Indonesia telah menghentikan subsidi untuk motor listrik sejak Oktober 2024  lalu. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah mengusulkan untuk menghadirkan bantuan baru sejak November tahun lalu.

“Menunda kepastian sama dengan menunda potensi besar pasar kendaraan listrik nasional. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai kelanjutan subsidi ini pada semester pertama tahun 2025, demi menjaga keberlangsungan pertumbuhan industri dan memberikan kepastian bagi konsumen,” ujar Raditya mengimbuhi.