Polisi Tetapkan 13 Tersangka Kasus Daycare Yogyakarta yang Perlakukan Anak Tak Manusiawi

Liputan6.com, Yogyakarta - Petugas kepolisian dari Polresta Yogyakarta menggerebek sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Jumat 24 April 2026.

Penggerebekan ini diduga karena adanya penganiayaan, tindakan diskriminatif dan perbuatan tak manusiawi yang diduga dialami puluhan anak di tempat penitipan tersebut.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Eva Guna Pandia mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Sabtu 25 April 2026. Gelar perkara ini dilakukan di Polresta Yogyakarta.

"Malam ini tadi, Kasatreskrim, Kanit, Kasikum, Kasiwas, Kasipropam dan perwakilan dari Kasubdit Renakta dari Polda melaksanakan gelar perkara di Polresta," kata Eva, Sabtu 25 April 2026.

13 Orang Tersangka

Eva menerangkan, dari hasil gelar perkara ini, pihak kepolisian menetapkan 13 orang tersangka. 13 tersangka ini seluruhnya berasal dari yayasan yang menaungi tempat penitipan anak itu.

"Menetapkan 13 orang tersangka. Terdiri satu orang kepala yayasan, satu orang kepala sekolah dan 11 orang pengasuh," ucap Eva.

Terkait motif dugaan penganiayaan, perlakuan diskriminatif dan perbuatan tak manusiawi ini, Eva masih enggan merincinya. Eva hanya menyebut motif dari 13 tersangka ini masih didalami oleh penyidik.

"Masih di dalami. Pasalnya juga sudah (ditetapkan). Nanti detailnya hari Senin ya," tutup Eva.

Reporter: Purnomo Edi (Merdeka.com)

Sebelumnya, sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta digerebek petugas kepolisian karena diduga melakukan penganiayaan kepada balita yang dititipkan. Penggerebekan ini dilakukan pada Jumat (24/4) sore.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas mengatakan bahwa daycare tersebut tak memiliki izin atau ilegal.

"Kami sudah cek. Memang belum ada izinnya. Baik itu daycare maupun TK-nya karena berada di bawah satu yayasan yang sama," kata Retnaningtyas, Sabtu sore 25 April 2026.

Retnaningtyas menerangkan, usai ada kasus dugaan penganiayaan pihaknya melakukan pengecekan terhadap yayasan yang menaungi daycare dan TK itu. Hasilnya ternyata yayasan itu tak memiliki izin.

Pascaadanya dugaan kasus penganiayaan pada balita, Retnaningtyas memastikan aktivitas di dua bangunan daycare itu, baik yang berada di sisi utara maupun selatan dihentikan total.

"Di aturannya jelas. Sanksinya bisa dilakukan penutupan," ucap Retnaningtyas.

Pasca kejadian ini, Retnaningtyas menuturkan Pemkot Yogyakarta menginstruksikan Satgas Siap Gerak Atasi Kekerasan (SIGRAK) di 45 kelurahan untuk menyisir dan mendata ulang seluruh lembaga pendidikan non-formal dan tempat penitipan anak di wilayah masing-masing.

Pengecekan izin ini disebut Retningtyas menjadi upaya mitigasi agar kasus serupa tak lagi terjadi di daycare atau tempat penitipan anak.

Retnaningtyas menambahkan Pemkot Yogyakarta melalui UPT PPA akan melakukan pendampingan psikologis maupun hukum bagi orang tua dan anak-anak yang menjadi korban.

"Kami akan komunikasikan dengan orang tua untuk mencarikan jalan keluar terbaik agar pendidikan anak tetap berjalan," ungkap Retnaningtyas.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori menambahkan karena daycare itu belum memiliki izin maka pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas kepada yayasan tersebut.

"DPMPTSP akan mensosialisasikan perijinan bersama instansi terkait," tutup Budi.