PN Makassar Bantah Klaim GMTD Telah Eksekusi Pengosongan di Lahan Milik JK

Liputan6.com, Jakarta - Fakta baru terungkap di balik sengkarut sengketa lahan antara perusahaan milik Jusuf Kalla (JK) yakni PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Pengadilan Negeri (PN) Makassar membantah klaim PT GMTD yang menyebut telah melaksanakan eksekusi pengosongan lahan seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/11/2025) lalu.

Humas PN Makassar, Wahyudi Said, menegaskan bahwa tidak pernah ada eksekusi yang dilakukan pengadilan terhadap lahan yang kini menjadi sengketa tersebut.

"Kalau kita lihat pemberitaan yang beredar, dikatakan PT GMTD telah dilakukan eksekusi. Padahal berdasarkan data yang ada di Pengadilan Negeri Makassar, terhadap objek atau lokasi yang diklaim oleh PT Hadji Kalla, yang disebut memiliki empat (Sertifikat) HGB, belum pernah dilakukan eksekusi," kata Wahyudi, Jumat (7/11/2025).

Wahyudi menjelaskan, hingga saat ini tidak ada satu pun tindakan hukum, baik berupa konstatering (pemeriksaan lapangan) maupun eksekusi, yang dilakukan oleh PN Makassar terhadap lahan yang berada di pesisir Kota Makassar tersebut.

"Belum ada kegiatan apa pun dari pengadilan, termasuk konstatering. Apalagi eksekusi. Itu intinya," tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menepis informasi yang beredar bahwa PN Makassar telah mengeksekusi lahan tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang disebut PT GMTD telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Wahyudi juga menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN yang sebelumnya menyebut telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Makassar terkait sengketa lahan di Tanjung Bunga. Menurutnya, hingga Jumat pagi pihak pengadilan belum menerima surat resmi dari Kementerian ATR/BPN.

"Kami cek terakhir jam 10 pagi, surat dari Kementerian ATR/BPN belum ada yang masuk. Kami masih menunggu kedatangan surat itu," ujarnya.

Ia menambahkan, jika surat dari kementerian tersebut sudah diterima, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

"Kami belum bisa berkomentar lebih jauh sebelum melihat isi suratnya. Kalau sudah masuk, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur," kata Wahyudi.

Sementara itu, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) mengklaim telah melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan lahan seluas lebih dari 16 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Eksekusi ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 21 EKS/2012/PN.Mks. jo No.228/Pdt.G/2000/PN.Mks, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Pelaksanaan eksekusi berlangsung pada Senin (3/11/2025), dipimpin langsung oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, dengan pengamanan dari Polrestabes Makassar serta Kodim 1408/Makassar. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan tanpa hambatan.

Langkah ini menjadi penutup dari proses hukum panjang yang telah berlangsung sejak tahun 2000. Saat itu, PT GMTD menggugat penguasaan lahan secara melawan hukum oleh pihak lain. Setelah melalui proses peradilan di berbagai tingkatan, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa lahan tersebut merupakan milik sah PT GMTD.

"Kami bersyukur proses hukum telah berjalan dengan adil dan transparan. Pelaksanaan eksekusi ini menjadi penanda berakhirnya sengketa panjang sekaligus bukti nyata tegaknya kepastian hukum di Indonesia," kata Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said dalam keterangannya yang diterima Liputan6.com, Jumat (7/11/2025).

Dengan tuntasnya proses eksekusi, lahan tersebut kini sepenuhnya berada di bawah penguasaan PT GMTD. Ke depan, perusahaan berencana mengembangkan kawasan Tanjung Bunga sebagai bagian dari visi pembangunan kota mandiri yang berkelanjutan di Makassar.

"Kami berkomitmen mengelola lahan ini secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Makassar, aparat keamanan, dan pemerintah daerah atas dukungannya sehingga proses eksekusi dapat berjalan lancar," tambah Kuasa Hukum PT GMTD, Agustinus Bangun.