Lurah-Carik di Gunungkidul Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa Modus Kegiatan Fiktif

Liputan6.com, Jakarta - Kasus korupsi yang menjerat aparatur pemerintahan kalurahan di Kabupaten Gunungkidul kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, giliran Lurah dan Carik Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop, yang harus berhadapan dengan hukum setelah diduga kuat melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa selama tiga tahun berturut-turut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul pada Kamis 13 November 2025 resmi menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tahap II ini menandai bahwa proses penyidikan telah rampung dan perkara siap dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta untuk disidangkan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Gunungkidul, Surya Hermawan, SH., MH., menyampaikan bahwa kedua tersangka yang berinisial MG dan KL diduga menyelewengkan anggaran dana desa yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Keduanya diduga melakukan korupsi pengelolaan dana desa mulai tahun 2022 hingga 2024. Ada indikasi kuat penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara,” ungkap Surya Hermawan.

Dari hasil penyelidikan, praktik korupsi yang dilakukan kedua perangkat desa ini dilakukan secara sistematis dengan memanipulasi laporan penggunaan anggaran dan pencairan dana kegiatan fiktif.

Dugaan korupsi tersebut mencakup dana pembangunan infrastruktur serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surya menambahkan bahwa penetapan tersangka telah dilakukan sejak 10 Oktober 2025, dan seluruh berkas perkara kini telah dinyatakan lengkap (P-21).

“Berkas dua tersangka dan seluruh barang bukti sudah kami serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan di pengadilan Tipikor Yogyakarta,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, kedua tersangka yang merupakan Lurah dan Carik Kalurahan Bohol itu kini resmi ditahan selama 20 hari ke depan, mulai 13 November hingga 2 Desember 2025.

Setelah proses administrasi selesai, keduanya langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta, yang dikenal sebagai tempat penahanan bagi narapidana korupsi.

Skandal ini bermula dari sebuah laporan kecil warga yang kemudian membuka praktik penyelewengan anggaran kalurahan selama tiga tahun.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Alfian Listya Kurniawan, mengungkapkan bahwa penelusuran kasus dimulai dari dugaan penggunaan dana kalurahan oleh salah satu perangkat. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam.

“Awalnya dari aduan masyarakat terkait adanya penggunaan uang Kalurahan yang dipakai oleh salah satu perangkat,” jelas Alfian, Sabtu (15/11/2025).

Dari laporan itu, nama KL sebagai carik menjadi figur pertama yang disorot. Kejaksaan kemudian melakukan audit bersama Inspektorat Daerah, hingga akhirnya menemukan adanya aliran dana yang masuk ke hampir semua perangkat desa, meski jumlahnya tidak besar.

“Hampir semua perangkat menikmati, meski sedikit. Nominalnya bervariasi antara Rp 2 juta sampai Rp 8 juta,” ungkap Alfian.

Namun setelah pemetaan peran dan pemeriksaan lanjutan, penyidik hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka utama, yakni Lurah MGN dan Carik KL. Meski demikian, kejaksaan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka tambahan.

“Kita lihat nanti seperti apa. Di persidangan pasti terbuka semua,” tambahnya.