’Game of Thrones’ Keraton Surakarta yang Penuh Intrik

Liputan6.com, Jakarta Sejak tahun 2004, Keraton Surakarta Hadiningrat yang selama ini identik dengan tradisi dan kewibawaan budaya Jawa, mulai diguncang oleh badai konflik internal yang tidak kunjung reda.

Perebutan legitimasi, perbedaan tafsir atas garis suksesi dan dinamika keluarga besar Kasunanan menjelma menjadi babak panjang drama politik dan spiritual di balik tembok keraton. Apa yang dahulu dianggap sakral dan tak tersentuh, perlahan terurai di hadapan publik.

Sejak Pakubuwono (PB) XII meninggal pada tahun 2004, dua arus besar dalam keluarga keraton mulai menguat, KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan. Kakak adik masing-masing menegaskan diri sebagai pewaris sah takhta Surakarta.

KGPH Hangabehi, yang dianggap memiliki posisi genealogis lebih kuat, dan KGPH Tedjowulan, yang didukung sebagian besar abdi dalem dan tokoh-tokoh luar keraton. Ketegangan meningkat ketika keduanya sama-sama dinobatkan sebagai Pakubuwono XIII, melahirkan situasi dualisme kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang Kasunanan Surakarta.

Konflik keduanya berakhir dalam sebuah mediasi yang dilakukan pemerintah bersama DPR. KGPH Hangabehi tetap sebagai raja atau PB XIII. Sedangkan KGPH Tedjowulan sebagai Maha Menteri dengan gelar KGPH Panembahan Agung.

Perdamaian keduanya ternyata tidak membuat ketegangan di Keraton Surakarta sepenuhnya mereda. Konflik internal masih mewarnai keraton, termasuk ketika terjadinya peristiwa adik PB XIII GKR Wandansari/Gusti Moeng dan putri PB XIII GKR Timoer Rumbai mengaku dikunci di dalam keraton pada tahun 2021.

Ketegangan panjang itu berlanjut ketika Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purbaya secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. Langkah tersebut menjadi babak baru dalam sejarah panjang konflik internal Keraton Surakarta.

Dari dalam dinding keraton hingga ke ruang publik, kisah ini menyerupai versi nyata dari alur cerita 'Game of Thrones' yang berlapis-lapis antara kehormatan, kekuasaan, dan darah biru.

Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro atau KGPH Purubaya (Purbaya) secara resmi menyatakan dirinya naik tahta sebagai Sri Susuhunan PB XIV, Rabu (5/11/2025). Keputusan tersebut diucapkan setelah upacara penghormatan terakhir bagi sang ayah, almarhum Raja Pakubuwono XIII.

“Saya, KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram, pada hari ini, Rabu Legi 14 Jumadil Awal tahun dal 1959, atau tanggal 5 November 2025, naik tahta Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan sebutan SISKS Pakubuwono XIV,” tuturnya.

Kakak tertua dari PB XIV, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Timoer Rumbaikusuma Dewayani mengatakan langkah sang adik untuk mengambil sumpah di hadapan jenazah ayahanda adalah bentuk penghormatan dan pelestarian adat yang sudah berjalan sejak zaman leluhur.

“Apa yang dilakukan Adipati Anom, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro adalah sesuai dengan adat Kasunanan. Dulu juga pernah terjadi di era para leluhur raja sebelumnya. Sumpah di hadapan jenazah ayahanda adalah simbol kesetiaan, bukan pelanggaran adat. Justru inilah cara kita menjaga kontinuitas kepemimpinan di keraton,” katanya.

Dia mengatakan dengan diucapkannya sumpah tersebut, Kasunanan Surakarta tidak mengalami kekosongan kekuasaan.

“Segala prosesi adat dan tanggung jawab pemerintahan keraton tetap berjalan sebagaimana mestinya, di bawah pimpinan raja baru, Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakoe Boewono XIV,” katanya.

Kubu Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta, Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan mengkritisi pemilihan waktu deklarasi tersebut.

Juru bicara Tedjowulan, KPA Bambang Ary Pradotonagoro menuturkan, seharusnya saat ini masih dalam masa hening selepas meninggalnya PB XIII Hangabehi.

"Biasanya itu 40 sampai 100 hari itu kita hening. Ini belum ada 40 hari, 100 hari, bahkan jenazah belum diberangkatkan kok sudah diikrarkan. Nah itu yang sangat disayangkan," kata Bambang Ary kepada wartawan di Solo, Rabu (6/11/2025).

Kubu Tedjowulan tidak mempermasalahkan takhta Raja Surakarta selanjutnya dipegang oleh KGPH Purbaya, asalah keputusan itu menjadi kesepakatan bersama seluruh trah keluarga raja.

"Jadi disepakati bersama-sama itu bukan hanya satu kelompok ya. Harus diingat bahwa keraton itu kan dimiliki oleh trah, mulai dari trah 1 sampai dengan trah 13. Nah jadi ya semua harus diajak bicara," lanjutnya.

Jika semua trah sepakat terkait deklarasi KGPH Purbaya menjadi PB XIV atau ada calon lain, maka Tedjowulan akan menarik diri sebagai Plt Keraton Kasunanan Surakarta.

"Silakan kalau memang teman-teman yang lain sudah disepakati, pekerabat yang lain sudah disepakati. Itu sebetulnya tidak masalah, karena prinsipnya dari Panembahan juga, 'kalau memang sudah disepakati ya sudah, saya sudah tidak lagi menjadi Plt, tinggal diangkat saja siapa yang sudah disepakati secara bersama-sama'," beber Bambang Ary.

Tedjowulan merespons mengenai adanya pernyataan bahwa yang berhak menjadi PB XIV adalah putra termuda PB XIII, yakni KGPH Purbaya.

Tedjowulan mempersilakan semua pihak untuk menyampaikan pendapat tersebut. Namun dia mengingatkan bahwa dasar yang digunakan adalah aturan dari kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Boleh saja semua orang ngomong seperti itu, tetapi dasar yang digunakan dari Kemendagri kan ada, intinya apa. Monggo saja, tapi saya selaku yang tertua di situ,” kata Tedjowulan. Dikutip dari Antara, Kamis (6/11/2025).

Dia juga berharap agar seluruh pihak saling menjaga situasi agar lebih kondusif.

“Harapan saya ke depan seperti apa, jangan cuma ribut saja, enggak suka saya. Saya kan enggak pernah mau ngomong ke mana-mana, ya untuk menjaga kerukunan semua. Undang-undang ada, jangan ribut saja, nanti diambil pemerintah loh. Kita mau apa,” tuturnya.

Dia berencana untuk segera mengumpulkan kerabat keraton untuk membahas suksesi raja Surakarta.

“Atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri, saya sebagai Maha Menteri Keraton Surakarta, dengan surutnya (meninggalnya) PB XIII diharapkan nanti saya mengumpulkan semua putra-putri PB XII dan putra-putri PB XIII untuk menata bersama-sama agar tidak terjadi friksi yang tidak baik,” ucap Tedjowulan.

Ia mengatakan pembicaraan tersebut setidaknya akan dilakukan sampai dengan peringatan 40 hari meninggalnya raja.

“Untuk saat ini belum, kami fokus mendoakan dulu. Perlu 40 hari,” katanya.

Oleh karena itu melalui SK Mendagri tersebut, ia akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sementara itu dalam Keputusan Mendagri Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, salah satunya memutuskan Kasunanan Surakarta dipimpin oleh ISKS PB XIII dan didampingi oleh Maha Menteri KGPA Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta berkoordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

“Dari itu maka saya menyediakan diri lewat SK Mendagri untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, utamanya Pak Wali,” terangnya.

Tedjowulan mendeklarasikan diri sebagai pelaksana tugas (Plt) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hal itu disampaikan juru bicara Tedjowulan, KPA Bambang Ary Pradotonagoro merespons pengangkatan KGPH Purbaya sebagai PB XIV.

"Beliau, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan mulai hari ini menjadi caretaker atau pelaksana tugas Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat," kata Bambang Ary kepada wartawan di Solo, Rabu (5/11/2025).

Bambang Ary menjelaskan, deklarasi itu berdasarkan SKEP Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 430 terkait status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

"Pada pasal 5, itu Kasunanan Surakarta dipimpin oleh ISKS Pakubuono XIII dan didampingi Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan, berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Solo," lanjutnya.