BGN Kumpulkan SPPG, Soroti Penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempercepat perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid sejak Jumat hingga Sabtu kemarin diikuti sekitar seribu peserta dari berbagai daerah.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menyampaikan hingga Jumat (6/3) pihaknya telah melakukan inspeksi terhadap 25.061 SPPG untuk memastikan pemenuhan standar SLHS.

“Dari hasil inspeksi tersebut, kami menemukan masih ada beberapa SPPG yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan untuk memperoleh SLHS,” ujar Sony saat memberikan arahan dalam bimtek, Sabtu (7/3/2026).

Bimtek tersebut digelar di enam kota, salah satunya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para peserta terdiri dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (Aslap), hingga juru masak.

Sony menjelaskan, dari hasil pemantauan langsung di lapangan, BGN menemukan sejumlah SPPG dengan kondisi sarana prasarana yang tidak layak. Terhadap temuan tersebut, BGN memberikan sanksi bertahap mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, hingga penghentian operasional.

“Ada juga yang langsung kami hentikan karena sarana dan prasarananya memang benar-benar tidak layak,” ucapnya.

Ia mencontohkan, dalam salah satu inspeksi di sebuah provinsi, tim menemukan kondisi dapur yang tidak memenuhi standar, mulai dari sirkulasi udara yang buruk, suhu ruangan produksi yang tidak sesuai, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang hanya berupa septic tank.

“Semua kami cek mulai dari sirkulasi udara, suhu ruangan saat produksi, sampai IPAL. Ada yang IPAL-nya hanya berupa septic tank,” ujar Sony.

Dalam arahannya, Sony juga mengingatkan Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) agar memastikan mitra SPPG segera mengurus SLHS sejak dinyatakan operasional. Ia menegaskan bahwa dalam waktu maksimal 30 hari setelah operasional, SPPG harus sudah mendaftar untuk proses penerbitan SLHS.

“Apabila dalam 30 hari belum mendaftar, maka BGN akan melakukan suspend atau menghentikan operasional SPPG,” tegasnya.

Bimtek SLHS ini melibatkan KPPG dari sejumlah wilayah, yakni Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, dan Jember. Materi yang diberikan menekankan penerapan prinsip higiene sanitasi pangan siap saji.

Menurut Sony, prinsip tersebut mencakup enam aspek utama, yakni higiene sanitasi makanan, higiene perorangan, sanitasi tempat dan bangunan, sanitasi peralatan, serta penerapan standar baku mutu.

“Penerapan prinsip ini akan meningkatkan mutu dan kualitas makanan sehingga program MBG benar-benar memberi dampak positif bagi generasi masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Sony juga meminta setiap SPPG memiliki minimal tiga akun media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Melalui media sosial tersebut, SPPG diharapkan transparan dalam menyampaikan informasi terkait menu makanan, kandungan gizi, hingga harga bahan pangan yang digunakan.

“SPPG wajib menginformasikan menu hari ini apa, kandungan gizinya, sampai harganya. Misalnya nasi, ayam teriyaki, sayur wortel dan buncis, serta buah pisang. Semua harus dicantumkan harganya,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat dapat memantau kesesuaian antara harga bahan pangan dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN Brigjen (Purn) Suardi Samiran, yang memberikan paparan di KPPG Cirebon, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.

“Pelaksanaan bimtek ini sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” katanya.

Suardi menambahkan, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG. Melalui bimtek ini, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

“Percepatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi juga menjadi prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi,” tandasnya.