Bantuan untuk Ribuan Warga DI Yogyakarta Dihentikan Gara-Gara Judi Online

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 7.001 warga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), terlibat judi online (judol). Imbasnya, bantuan untuk mereka sementara dihentikan.

Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih menjelaskan, penghentian sementara penyaluran bantuan bagi penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol dilakukan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Itu sementara kita berhentikan. Kebijakan Kementerian Sosial, hasil dari data dari PPATK, lalu kita cek lagi untuk data tersebut," kata Endang, Minggu (16/11/2025).

Menurut data yang diterima oleh Dinas Sosial DIY, penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol paling banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yakni sebanyak 2.397 orang penerima manfaat.

Selain itu, ada 1.711 orang penerima manfaat PKH di Kabupaten Bantul, 1.106 orang penerima manfaat di Kabupaten Sleman, 938 orang penerima manfaat di Kota Yogyakarta, dan 849 orang penerima manfaat di Kabupaten Kulon Progo yang terindikasi terlibat judol.

Endang mengatakan, dinas sosial tingkat kabupaten/kota akan menyampaikan informasi kepada penerima manfaat PKH yang menghadapi penghentian sementara bantuan karena dinilai terindikasi terlibat perjudian online.

Karena temuan PPATK hanya didasarkan pada data nomor induk kependudukan dan nomor rekening, ia melanjutkan, verifikasi akan dilakukan dengan bantuan dari pendamping PKH di lima kabupaten dan kota untuk memastikan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol untuk menyampaikan klarifikasi.

"Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada komplain, ya sudah berarti memang ini benar," ucap Endang.

Endang menyampaikan bahwa dalam banyak kasus temuan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol, pelaku judol tidak selalu warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Istrinya mungkin enggak judol, tapi yang judol suaminya atau anaknya. Kan sama saja, mereka memakai itu untuk judi. Walaupun dia tidak mengakui, tapi ternyata terbukti, yang judol adalah keluarga dia," katanya.

Kalau terbukti memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah untuk aktivitas ilegal seperti judol, ia mengatakan, maka penerima bantuan dinilai tidak lagi layak menjadi penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.

"Ketika itu digunakan untuk judol, berarti memang dia tidak perlu bantuan. Masa kita, pemerintah membantu untuk dia judi," lanjut Endang.

Meski diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan, pemerintah menegaskan bahwa aturan tetaplah aturan. Penerima manfaat yang terbukti menggunakan dana bansos atau setidaknya rekening bansosnya untuk judi online akan dicoret secara permanen.

Di balik maraknya penyalahgunaan, Dinsos DIY melihat bahwa persoalan ini lebih dalam dari sekadar pelanggaran administratif. Ini menyangkut pola pikir dan sikap ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial yang bersifat sementara.

Alih-alih sekadar memberikan sanksi, pemerintah juga mengoptimalkan program rehabilitasi sosial. Program ini mendorong penerima manfaat untuk meningkatkan kemandirian melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga pemberian bantuan modal.

“Bansos sifatnya jangka pendek. Begitu kondisi masyarakat membaik, mereka harus bisa berjalan sendiri. Melalui pemberdayaan sosial, kami bantu mereka menemukan kemampuan yang bisa dikembangkan,” papar Endang.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menghadirkan masyarakat yang kuat dan mandiri, bukan masyarakat yang selamanya mengharapkan bantuan negara.

“Jangan sampai bansos dianggap sebagai sumber penghidupan. Pola pikir itu harus kami ubah. Kami tidak hanya menindak, tetapi juga mendampingi,” tutupnya.