4 Eks Pejabat Baznas Enrekang Jadi Tersangka Korupsi Dana Zakat Rp 16,6 Miliar, Begini Modusnya

Liputan6.com, Jakarta Empat mantan pejabat Badan Amil Zakat (BAZ) Enrekang menjadi tersangka dugaan korupsi pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIK) tahun 2021 hingga 2024. Keempat tersangka tersebut, masing-masing inisial S selaku Ketua Baznas Kabupaten Enrekang periode Maret 2021 hingga Juni 2021, inisial B selaku Komisioner Baznas Kabupaten Enrekang periode 2021 hingga 2024, inisial KL selaku Komisioner Baznas Kabupaten Enrekang periode 2021 hingga 2024 dan inisial HK selaku Komisioner Baznas Kabupaten Enrekang periode 2021 hingga 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, A. Fajar Anugrah Setiawan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran terhadap aturan syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana ZIS.

"Penetapan tersangka kita sudah umumkan pada Kamis 27 November 2025 kemarin," ucap A. Fajar, Jumat (29/11/2025).

Hasil penyidikan ditemukan sejumlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur oleh para tersangka di antaranya memiliki peran yang saling terhubung dalam pengambilan keputusan. Di mana para tersangka memiliki tugas masing-masing yang saling berkaitan dalam proses pemberian bantuan mulai dari tahap administrasi hingga tahap penyaluran. Struktur ini mempengaruhi seluruh kebijakan penetapan penerima bantuan yang tidak seharusnya dan dugaan pelanggaran dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

Modus para tersangka, masyarakat yang seharusnya dikategorikan sebagai penerima bantuan justru diwajibkan dipotong penghasilannya sehingga tidak sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Penerimaan uang haram itu membuat Baznas Enrekang sempat mendapat capaian pengumpulan dana terbanyak.

Selain itu, terjadi verifikasi dan pertanggungjawaban fiktif lapangan. Di mana dalam proses penyaluran dana, para tersangka melakukan verifikasi administrasi hingga pertanggungjawaban secara fiktif.

"Dana ZIS yang semestinya disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak, justru digunakan untuk memberikan bantuan kepada organisasi, lembaga, atau kegiatan yang tidak memiliki hubungan dengan penyelenggaraan zakat, infak dan sedekah. Sejumlah lembaga penerima bahkan telah memiliki sumber pendanaan tersendiri," terang A. Fajar.

Penyidik juga menemukan fakta adanya conflict of interest, di mana beberapa tersangka merangkap sebagai pengurus lembaga/organisasi penerima dana tersebut. Selain itu, penyalahgunaan dana amil untuk belanja pegawai yang melebihi batas syariah.

Para tersangka mengalokasikan dana amil untuk pembiayaan kegiatan belanja pegawai berupa gaji, tunjangan kinerja, tunjangan harian, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, tunjangan fungsional, gaji 13, tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan), insentif lembur dan tunjangan lainnya yang jumlahnya melebihi 50 persen dari total pengumpulan dana amil.

"Yang jelas bertentangan dengan aturan syariah dan perundang-undangan," tutur A. Fajar.

Dalam proses penyaluran, dana operasional kembali dipotong dari total bantuan untuk penerima. Seharusnya, dana operasional digunakan dari sumber dana amil yang mengakibatkan kurangnya penyaluran hak mustahik.

"Pengurus Baznas Enrekang lebih mengutamakan kebutuhan amil daripada menyalurkan bantuan itu sendiri yang mana hal tersebut sangat jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh Baznas," ungkap A. Fajar.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu atau audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/3030/B.5/ITPROV tanggal 13 Oktober 2025 serta dihubungkan dengan Hasil Audit Syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, diketahui bahwa dugaan perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp16.659.999.136.

"Namun selama proses penyidikan, beberapa pihak melakukan pengembalian pada rekening penitipan negara melalui penyidik sebesar Rp1.115.000.000," kata A. Fajar.

Para tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IIb Enrekang terhitung sejak 27 November 2025. Sebelum penahanan dilakukan, para tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter pemeriksa dan dinyatakan dalam kondisi sehat sehingga proses penahanan dapat berlangsung lancar dan aman.

"Penyidik akan menyelesaikan seluruh proses penyidikan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka tambahan dan segera melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut," tegas A. Fajar.

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal Primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Kejaksaan Negeri Enrekang berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan serta memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelas A. Fajar.

Dia mengimbau seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara ini agar tetap kooperatif dan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat menghambat proses hukum.

"Kami meminta dukungan serta doa dari masyarakat luas agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan profesional. Kepada rekan-rekan media juga kami harapkan pemberitaan yang berdasarkan informasi resmi bukan asumsi atau spekulasi yang dapat menyesatkan opini publik," A. Fajar menandaskan.