PTPP Raih Kontrak Baru Rp 2,76 Triliun pada Januari 2026

Liputan6.com, Jakarta - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp 2,76 triliun pada Januari 2026. Capaian kontrak baru itu naik signifikan sebesar 120,8% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (Year on Year/YoY), mencerminkan awal tahun positif bagi kinerja perseroan.

Perolehan kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana pemerintah sebesar 73,31%, diikuti proyek BUMN sebesar 25,20%, serta proyek swasta sebesar 1,49%.

Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Gedung sebesar 43,28%, Jalan dan Jembatan sebesar 26,64%, Smelter dan Pertambangan sebesar 25,20%, Pengolahan Air dan Limbah sebesar 4,18%, Infrastruktur Air sebesar 0,54%, serta Fasilitas Oil & Gas sebesar 0,16%.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menuturkan, capaian ini menjadi fondasi optimisme perseroan dalam menyongsong 2026 di tengah dinamika dan tantangan industri konstruksi yang masih berlangsung.

“Pertumbuhan perolehan kontrak baru pada awal tahun ini menunjukkan momentum yang baik bagi PTPP untuk menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang 2026,” kata dia dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (27/2/2026).

Ia menuturkan, perseroan akan tetap fokus pada eksekusi proyek secara tepat waktu, dengan standar kualitas terbaik serta penerapan zero accident.

“Selain itu, kami memastikan setiap proyek dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko yang prudent, serta mendukung pembangunan berkelanjuta,” kata Joko.

Dengan strategi selektivitas proyek dan penguatan manajemen operasional, PTPP optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan sepanjang 2026.

Sebelumnya, PT PP (Persero) Tbk atau PTPP kembali mencatatkan perolehan proyek baru pada awal 2026. Kali ini, PTPP dipercaya mengerjakan proyek rancang bangun pembangunan gedung kantor di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Proyek tersebut mencakup pembangunan Gedung Kantor JAMPIDUM, JAMDATUN, JAMWAS, dan BPA untuk Tahun Anggaran 2026.

PTPP mengantongi nilai proyek sebesar Rp 934,36 miliar termasuk PPN. Waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 360 hari kalender sejak dimulainya pekerjaan.

Perolehan proyek ini menambah portofolio PTPP di sektor gedung pemerintahan dan institusional. Sekaligus, kontrak tersebut menjadi sinyal kuatnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan PTPP dalam menangani proyek konstruksi strategis berskala besar.

Langkah ini juga mempertegas posisi PTPP sebagai salah satu BUMN konstruksi yang aktif terlibat dalam pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur kelembagaan negara.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan proyek tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari dukungan terhadap kebutuhan operasional institusi negara.

“Bagi PTPP, proyek ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga memastikan hasil akhir dapat mendukung kebutuhan operasional pengguna secara optimal. Kami berkomitmen menjaga ketepatan waktu, kualitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pekerjaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (1/2/2026).

Pembangunan gedung baru ini dirancang untuk menunjang transformasi kelembagaan di Kejaksaan Agung. Fasilitas yang dibangun akan mengusung konsep modern, terintegrasi, dan representatif untuk mendukung aktivitas kerja.

Keberadaan gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antarbidang, mempercepat proses kerja, serta memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Infrastruktur yang lebih memadai juga ditujukan untuk menjawab kebutuhan operasional jangka panjang.

Dari sisi bisnis, proyek ini mencerminkan konsistensi PTPP dalam mengelola proyek pemerintah dengan skema perencanaan yang matang dan terukur. Nilai kontrak yang besar juga memberikan kontribusi terhadap prospek pendapatan perseroan.

Strategi PTPP tetap berfokus pada proyek-proyek dengan sumber pendanaan jelas dan dampak langsung terhadap pelayanan publik. Pendekatan ini dinilai membantu menjaga stabilitas kinerja perusahaan di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

Joko Raharjo melanjutkan, kepercayaan yang kembali diberikan kepada PTPP menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus meningkatkan standar pelaksanaan proyek.

Joko menambahkan, PTPP akan terus berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional, khususnya proyek yang berkaitan langsung dengan peningkatan layanan publik dan tata kelola kelembagaan.

Dengan tambahan kontrak baru ini, PTPP membuka tahun 2026 dengan pipeline proyek yang semakin kuat di segmen gedung pemerintahan.