Tak Masuk Akal, Bobby Nasution Temukan Anggaran Pembelian Tusuk Gigi Rp100 Juta di Pemprov Sumut

Liputan6.com, Medan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengaku banyak menemukan anggaran pembelian barang yang tidak masuk akal dari sejumlah dinas di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Bahkan, Bobby menemukan adanya dinas di Pemprov Sumut yang menganggarkan dana Rp100 juta untuk pembelian tusuk gigi. Ke depan, dirinya akan merapikan pemborosan anggaran tersebut.

Hal itu disampaikannya kepada para wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Rabu, 30 April 2025, lalu.

"Iya, banyak (dinas yang menganggarkan tidak masuk akal). Jadinya kita akan rapikan," ujarnya.

Diakui Bobby juga, belakangan ini pihaknya terus melakukan rangkaian pengecekan anggaran berbagai dinas di Pemprov Sumut. Tujuannya memastikan tidak ada lagi anggaran yang diperuntukkan untuk hal yang tidak penting.

"Kurun waktu dua bulan ini kami terus buka anggaran yang ada, kita lihat di dinas-dinas. Ini perintah Pak Presiden mengefisiensi hal-hal yang tidak perlu, bukan yang perlu diefisienkan. Lalu (ternyata) masih banyak hal-hal seperti itu (anggaran tidak masuk akal)," ungkapnya.

Diungkapkan Bobby Nasution, dalam proses pemantauan yang mereka lakukan, dirinya tidak segan mencoret anggaran yang dietmukan tidak masuk akal.

Bobby juga akan melakukan tindakan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersikukuh memaksakan menganggarkan belanja tidak masuk akal tersebut.

"Pastinya, ini kita coret, kita hilangkan (anggaran tidak masuk akal). Bagi yang masih bandel akan kita peringatkan," tegasnya.

Sebelumnya pada Senin, 28 April 2025, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedatangannya dalam rangka menghadiri undangan dari lembaga antirasuah tersebut untuk mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi.

Tidak hanya Pemprov Sumut, hadir juga 7 kepala daerah se-Sumut, yakni Kota Pematangsiantar, Tebingtinggi, Tanjungbalai, Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Asahan.

"Agendanya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, peguatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD. Jadi, dari kami diundang ada delapan daerah termasuk (pemerintah) provinsi (Sumut) dan tujuh kabupaten/kota," kata Bobby di Gedung KPK, usai mengikuti Rakor.

Lebih lanjut, Bobby Nasution mengatakan provinsi dan kabupaten/kota juga akan mengikuti Rakor ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPK.

"Provinsi dan kabupaten/kota lain itu nanti juga akan diundang semua, cuma hari ini jadwalnya kami, delapan daerah," tuturnya.

Saat ditanya materi pembahasan Rakor, Bobby Nasution membeberkan beberapa poin di antaranya penegakan dan pencegahan anti-korupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, penyusunan anggaran dan optimalisasi pendapatan.

"Ya yang dibahas penegakan dan pencegahan anti-korupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, penyusunan anggaran dan optimalisasi pendapatan," bebernya.