Ribuan Desa atau Kelurahan di Jawa Barat Belum Siap Bentuk Koperasi Merah Putih

Liputan6.com, Bandung - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina menyebutkan dari target 5.957 koperasi yang hendak dijadikan koperasi desa merah putih (KDMP), sebanyak 5.706 koperasi telah siap dibentuk.

Rinciannya kata Yuke, terdiri dari 5.349 unit koperasi baru, 347 unit pengembangan koperasi dan 10 unit revitalisasi koperasi.

"Namun demikian, masih terdapat 3.648 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa (mudes) khusus sebagai tahap awal pembentukan koperasi," ungkap Yuke ditulis Bandung, Selasa (20/5/2025).

Sementara itu, lanjut Yuke, 336 koperasi tengah dalam proses pengesahan akta notaris, dan delapan di antaranya telah resmi berbadan hukum.

KDMP dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus pilar ketahanan nasional berbasis gotong royong.

"Peluncuran nasional program ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Selain sebagai alat distribusi ekonomi, koperasi desa diharapkan menjadi simbol kedaulatan rakyat," tutur Yuke.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis program ini mampu menutup celah ketimpangan sosial serta menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan kemandirian masyarakat desa.

Proses pembentukan Kopdes Merah Putih melibatkan sosialisasi intensif ke pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan. Tahapannya meliputi musyawarah desa untuk menyepakati pembentukan koperasi, penyusunan anggaran dasar, pemilihan pengurus dan pengawas, serta pengesahan badan hukum melalui notaris.

Proses ini direncanakan berlangsung dari Maret hingga Juni 2025. Data per 12 Mei 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, dengan telah terbentuknya 9.835 koperasi desa. Selain itu, sekitar 130.000 koperasi lama juga direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam program ini.

Kopdes Merah Putih tidak hanya sekedar wadah simpan pinjam. Program ini dirancang untuk menjalankan beragam usaha yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat desa. Beberapa contohnya adalah gerai sembako murah, apotek desa, unit simpan pinjam, klinik desa, cold storage, layanan logistik dan distribusi, dan berbagai usaha lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

Dengan beragam usaha ini, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian desa. Tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menyediakan akses yang lebih mudah terhadap barang dan jasa penting.

Keberadaan gerai sembako murah misalnya, akan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, apotek desa dan klinik desa akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Layanan logistik dan distribusi juga akan sangat membantu dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa di daerah pedesaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia resmi meluncurkan program strategis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Ia menekankan koperasi ini bukan alat politik, melainkan murni untuk kepentingan rakyat dan negara.

"Koperasi ini tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah-putih. Artinya, kepentingannya negara," ujar Dedi pada waktu itu.

KDMP merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80 ribu koperasi aktif dan sehat di seluruh Indonesia.

Dedi menjelaskan koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, pupuk, layanan kesehatan, pakaian, hingga daging saat hari raya.

"Uang nya akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat," kata Dedi.

Dedi menekankan pentingnya integritas pengurus koperasi dalam memastikan keberhasilan program. Ia mengusulkan sistem transaksi koperasi berbasis digital melalui e-budgeting, guna mencegah penyalahgunaan uang tunai.

"Saya mengusulkan agar seluruh pengelolaan keuangan nya e-budgeting, tidak ada lagi uang tunai. Karena uang tunai itu godaannya banyak," terang Dedi.

Acara peluncuran itu dihadiri lebih dari 6.000 peserta secara hybrid, terdiri atas kepala desa/kelurahan, camat, bupati/wali kota se-Jawa Barat, serta perwakilan berbagai kementerian strategis.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang turut hadir, menyampaikan bahwa percepatan pembentukan KDMP merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto.

Tujuan utama program ini adalah mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjamin gizi dan kecerdasan warga desa.

"Tidak boleh ada desa yang miskin, tidak sehat, kurang gizi, atau tidak cerdas. Koperasi Merah Putih hadir untuk memastikan itu semua tercapai," ujar Zulkifli.

Zulkifli juga mengapresiasi Provinsi Jawa Barat yang dinilainya sebagai pelopor dalam realisasi program ini.

Dilansir kanal Regional, Liputan6, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan nantinya Koperasi Merah Putih tersebut bergerak di bidang usaha apotik, klinik kesehatan, pengadaan sembako, simpan pinjam, pergudangan, dan sebagainya menyesuaikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada.

"Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita targetkan yang paling tidak tanggal 31 Mei 2025 semua desa dan kelurahan sudah melaksanakan musdes (musyawarah desa) khusus desa dan kelurahan dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih," ujar Herman dalam siaran medianya ditulis Bandung, Rabu (14/5/2025).

Herman berharap dengan digagasnya Koperasi Merah Putih ini, ekonomi pedesaan dapat didorong guna meningkatkan kejateraan masyarakat desa.

Salah satu desa yang dijadikan percontohan akan didirikannya Koperasi Merah Putih yakni Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

"Tanggal 14 (Mei 2025) hari Rabu, kita berkoordinasi dan hari itu juga dituntaskan ada notarisnya. Pas tanggal 16 (Mei 2025) sudah bisa diserah terima arti notarisnya yang jelas kami sangat bangga, sangat bahagia bisa dijadikan project untuk Jawa Barat. Desa Cangkuang Wetan tanginas (gerak cepat) desa diurus, kota ditata, Jabar istimewa," kata Kepala Desa Cangkuang Wetan, Asep.

Pemerintah Kota Bandung resmi memulai pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, berada di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Tatang Muhtar menyampaikan, koperasi pertama yang dibentuk ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

“Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan warga,” kata dia dalam siaran pers, Kamis, 15 Mei 2025 dicuplik dari kanal Regional, Liputan6.

“Koperasi Kelurahan Merah Putih Jatisari adalah bukti nyata komitmen kami untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah,” imbuhnya.

Disampaikan, jenis usaha Koperasi Merah Putih antara lain:

•⁠ ⁠Gerai Sembako: menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

•⁠ ⁠⁠Gerai Obat Murah: menyediakan obat-obatan bagi masyarakat.

•⁠ ⁠⁠Unit Simpan Pinjam: membuka akses keuangan dan pembiayaan usaha.

•⁠ ⁠⁠Klinik Kelurahan: menyediakan layanan kesehatan dasar.

•⁠ ⁠Cold Storage dan Logistik: mendukung kegiatan usaha dan penyimpanan produk lokal.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan siap membentuk Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan sebagai bentuk nyata penguatan ekonomi kerakyatan.

Ia menilai, kehadiran koperasi tersebut sebagai suatu kehormatan dan langkah penting bagi masyarakat. Ditargetkan hingga akhir Mei 2025, Koperasi Merah Putih telah terbentuk di seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung, ditambah 1 koperasi khusus pegawai Pemerintah Kota Bandung.

“Dari 151 koperasi kelurahan, ada satu koperasi khusus pegawai Pemerintah Kota Bandung. Ini penting, karena koperasi pegawai pemerintah itu termasuk lima besar terbaik di Bandung. Harapannya bisa menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain,” tambahnya.

Farhan menuturkan, tujuan utama koperasi ini adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta mengoptimalkan potensi dan pengetahuan yang dimiliki warga agar tidak terbuang percuma.

“Koperasi ini hadir agar ilmu dan pengalaman Bapak-Ibu bisa dimanfaatkan untuk produktivitas bersama. Jangan sampai terbuang sia-sia,” jelasnya.

Bentuk usaha koperasi nantinya akan beragam, mulai dari koperasi simpan pinjam hingga koperasi serba usaha yang dapat menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi warga.

“Kita rencanakan juga koperasi serba usaha, misalnya menyediakan sembako dengan harga lebih murah. Ini bentuk nyata hadirnya koperasi untuk meringankan beban masyarakat,” tuturnya.

Program Koperasi Merah Putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) merupakan program ambisius pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada Maret 2025. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun fondasi ekonomi yang kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Sasarannya adalah pembentukan 80.000 koperasi desa baru, dengan target peluncuran resmi pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025, meskipun beberapa sumber menyebutkan Oktober 2025 sebagai tanggal peluncuran.

Inisiatif ini didasari oleh semangat gotong royong dan prinsip-prinsip koperasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong inklusi keuangan di pedesaan. Program ini juga diharapkan dapat mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi yang merata dari desa.