Pemkot Bandung Klaim Sejumlah Kawasan Rawan Premanisme, di Mana Saja?

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung diaku tengah mengintensifkan pengawasannya di sejumlah kawasan guna menertibkan premanisme. Beberapa kecamatan di Kota Bandung pun disebut sebagai daerah rawan preman.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, hingga saat ini pihaknya sudah meluncurkan Satgas Pemberantasan Premanisme di wilayah Kecamatan Astanaanyar dan bakal meluaskannya ke kecamatan lain. 

Diakui Farhan, Pemerintah Kota Bandung bakal melakukan pelacakan di beberapa daerah yang dikenal sebagai lokasi maraknya premanisme seperti di Cicaheum, Cicadas, dan Kiaracondong. 

"Hari Jumat besok, kami akan mulai bergerak di daerah tersebut untuk menindaklanjuti masalah ini," ujar Farhan lewat keterangan pers di Bandung, Senin, 28 April 2025.

Untuk memaksimalkan penertiban, Farhan juga menyatakan, pihaknya telah menjalin kesepakatan dengan kelompok-kelompok ormas dan juru parkir. 

"Di Astanaanyar, kesepakatannya satu juru parkir harus jelas dan memakai tiket yang diawasi. Hal ini untuk menghindari praktik pungutan liar yang sering terjadi," terang Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah berupaya mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib. Namun, meskipun sudah ada upaya penertiban, Farhan mengakui, masalah premanisme dan PKL masih cukup sulit untuk dikendalikan. 

"Kami memberikan batasan jam operasional untuk PKL, yakni mulai sore hingga Jumat malam. Setelah itu, mereka harus membersihkan area jualannya," kata Farhan. "Salah satu penyebabnya adalah ruang parkir yang tidak memadai, yang justru memberi ruang bagi preman dan jukir liar untuk berkembang," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membentuk Satgas Anti Premanisme tingkat kecamatan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjelaskan, satgas itu dibentuk untuk memberantas premainsme, yang dinilainya adalah musuh bersama.

Adapun pembentukan Satgas Anti Premanisme ini melibatkan unsur TNI, Polri, ASN, serta kepala UPT wilayah seperti pemakaman, terminal, dan pasar. Farhan meresmikan satgas tersebut di halaman Kantor Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung pada Senin, 14 April 2025.

"Premanisme bukan soal organisasi, bukan soal kelompok tertentu. Premanisme adalah perilaku intimidasi, ancaman, pemaksaan demi keuntungan pribadi. Itu bisa dilakukan siapa saja. Maka kita tidak boleh ragu untuk menindak," ucap Farhan dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa, 15 April 2025.

Meski demikian, Farhan menegaskan bahwa pembentukan satgas tersebut bukan untuk mendiskreditkan siapa pun, melainkan untuk menegakkan ketertiban dan perlindungan warga.

"Ini bukan tindakan represif, tapi edukatif, agar warga Bandung hidup lebih tertib, lebih manusiawi," katanya.

Di sisi lain, dia juga menyinggung terkait persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap menjadi sorotan. Farhan mengklaim, dirinya tidak melarang warga untuk berdagang, tapi ada aturan yang perlu ditaati.

"Sing demi Allah, abi moal ngalarang milari nafkah. Tapi kudu ngikuti aturan. Kota ieu lain milik pemerintah, TNI atau Polri tapi milik sadayana warga Kota Bandung. Maka urang atur bareng-bareng," dia menegaskan.

Farhan pun mengapresiasi langkah Kecamatan Astanaanyar yang telah memulai program Kamis dan Jumat Bebas PKL sebagai bagian dari pengendalian aktivitas di ruang publik. Konsistensi program itu, kata Farhan, diharapkan bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kota Bandung.

Selain itu, Farhan juga menyoroti area pemakaman dan pasar yang rawan praktek premanisme. PD Pasar akan dilibatkan dalam satgas karena lokasi pasar sering menjadi tempat terjadinya pungli dan intimidasi terselubung.

"Saya akan cek langsung kecamatan mana lagi yang sudah siap. Setiap minggu kita luncurkan satgas berikutnya. Tujuannya satu, menjadikan Bandung kota yang aman, tertib, dan menyenangkan," ujar Farhan.