Pemerintah Evaluasi Insentif Otomotif 2026, Bakal Dihapus?

Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan mengenai pemberian insentif untuk industri otomotif pada 2026 kini berada dalam tahap evaluasi. Pemerintah menilai dinamika industri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penguatan signifikan, terutama pada segmen kendaraan listrik. Pertumbuhan penjualan dan realisasi investasi yang terus meningkat menandakan fondasi industri otomotif Indonesia semakin solid.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa industri otomotif saat ini berada pada posisi yang lebih kuat dibanding beberapa tahun sebelumnya.

“Penjualan kendaraan listrik roda empat meningkat signifikan hingga 18,27% dari pangsa pasar tahun 2025 dan investasi untuk KBLBB sebesar Rp 5,66 triliun di tahun 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

Di samping itu, kendaraan konvensional masih mendominasi dengan pangsa pasar sekitar 80,6%. Segmen kendaraan roda dua juga mencatat tren positif baik dari permintaan domestik maupun ekspor. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekosistem industri otomotif telah bergerak ke arah yang stabil, kompetitif, dan mampu bertahan dari tekanan global.

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah mulai mempertimbangkan apakah insentif tambahan masih dibutuhkan di sektor yang dianggap sudah kuat.

Menurut Haryo, ruang kebijakan pemerintah dapat ditempatkan secara lebih strategis untuk menjangkau sektor-sektor lain yang membutuhkan dorongan lebih besar.

“Pertanyaannya, apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat? Kami melihat ruang kebijakan yang ada dapat mulai dipertimbangkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas lain,” jelasnya.

Hingga saat ini, belum ada usulan resmi terkait insentif otomotif tahun 2026 dari kementerian atau lembaga pembina sektor. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian tetap membuka ruang diskusi apabila nantinya ada usulan yang masuk.

“Saat ini kami belum ada pembahasan kembali dan belum menerima usulan insentif dari Kementerian/Lembaga pembina sektor,” lanjut Haryo.

Evaluasi ini menandai upaya pemerintah untuk menata ulang kebijakan agar lebih tepat sasaran dan sejalan dengan kebutuhan industri.

Ke depan, arah kebijakan pemerintah untuk sektor otomotif tidak hanya berfokus pada insentif, tetapi juga penguatan struktur industri nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan rantai nilai lokal, mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga percepatan pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik.

Selain itu, pemerintah ingin memastikan adanya transfer teknologi serta peningkatan kapasitas produksi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi otomotif yang kompetitif.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga sektor otomotif sebagai pilar penting industri manufaktur Indonesia, sekaligus memastikan kebijakan insentif yang dikeluarkan tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.