14 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan, Polda Bali: Kami Amankan Pelaku Anarkis, Bukan Pendemo

Liputan6.com, Jakarta - Polda Bali resmi menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus tindak pidana yang terjadi saat aksi unjuk rasa berujung rusuh pada 30 Agustus 2025.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Aditya memastikan bahwa langkah penegakan hukum ini tidak menyasar peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai, melainkan mereka yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum.

“Sekali lagi saya menekankan, yang kami amankan adalah para pelaku aksi penganiayaan, pengrusakan, pencurian, dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum, bukan para pedemo atau pengunjuk rasa,” tegas Daniel dalam konferensi pers di Mapolda Bali, Selasa (16/9/3025).

Pasca kericuhan, aparat mengamankan sedikitnya 170 orang. Dari jumlah itu, 156 orang dipulangkan setelah melalui pemeriksaan, sementara 14 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka diamankan dari dua titik kericuhan, yakni di sekitar Gedung Ditreskrimsus Polda Bali, Jalan Kampu Jaya, dan di depan Kantor DPRD Bali, Jalan Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar.

“Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kami melakukan penangkapan terhadap sebanyak 14 orang tersangka dari dua TKP yang berbeda,” jelas Daniel.

Barang bukti juga berhasil diamankan, antara lain batu, pecahan kaca, pot tanaman yang rusak, rekaman CCTV, serta ponsel milik pelaku.

Di lokasi DPRD Bali, polisi menemukan dua botol bekas berlumur oli, satu galon air mineral berisi pertalite, dan dua buah amunisi gas air mata.

“Selanjutnya adalah dua buah amunisi, sub-amunisi asap 38mm, tear gas CCS 40C PB warna merah,” kata Daniel.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol. I Gede Adhi Mulyawarman, menjelaskan terdapat empat laporan polisi terkait insiden tersebut.

“Untuk dasar yang kami lakukan, dari dua lokasi ini terdapat empat buah laporan polisi. Yang pertama, untuk TKP di sekitar Mapolda Bali, itu adalah LPB nomor 613, yaitu tentang dugaan tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHP,” ungkapnya.

Laporan kedua terkait pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) berupa pengambilan amunisi gas air mata milik Polri di depan DPRD Bali.

Laporan ketiga berkaitan dengan kekerasan terhadap kendaraan dinas di lokasi yang sama.

Sedangkan laporan keempat menjerat dua tersangka yang kedapatan membawa bom molotov, dengan pasal UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta Pasal 187 bis KUHP.

Polisi merinci 14 tersangka terdiri dari 10 orang dewasa dan 4 anak yang berstatus pelajar. Para tersangka dewasa memiliki peran beragam, mulai dari melempari gedung Polda dengan batu, merusak kendaraan dinas, hingga meracik bom molotov meski belum sempat digunakan.

Sementara empat pelajar berusia 15–17 tahun juga terlibat dalam pelemparan batu ke arah kendaraan dinas hingga melukai anggota Polri. Terhadap anak-anak, polisi menempuh mekanisme diversi sesuai ketentuan hukum, bukan penahanan.

“Untuk diversi ini wajib dilakukan bagi anak yang melanggar suatu tindak pidana di bawah ancaman hukuman 7 tahun penjara,” jelas Mulyawarman.

Dirreskrimsus Polda Bali, Kombes Pol. Ranefli Dian Candra, mengungkapkan hasil pemeriksaan menunjukkan para pelaku sempat berkomunikasi melalui grup aplikasi.

“Memang para tersangka ini ada menggunakan grup telegram dalam berkomunikasi atau menggerakkan tersebut,” ungkap Ranefli.

Namun, pihaknya menegaskan belum ada temuan provokasi terbuka di media sosial, melainkan hanya grup percakapan internal.

Kericuhan tersebut juga diwarnai kabar intimidasi terhadap wartawan di lapangan. Kapolda Bali menegaskan, hal itu terjadi karena kesalahpahaman.

“Ketika terjadi sesuatu dalam kondisi pada saat itu kita mungkin tidak pernah tahu, karena semuanya sama ini, tidak ada tulisan pers. Dan yang merekam itu semua ada,” jelas Daniel.

Meski begitu, ia meminta maaf jika ada anggotanya yang bertindak keliru. “Jadi ketika memang ternyata diketemukan itu pers, tentunya kami akan tidak melakukan seperti itu. Dan kami yang tersamping dengan mohon maaf apabila ada anggota kami di lapangan melakukan kegiatan atau yang tidak berkenaan,” tambahnya.

Kapolda Bali menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga keamanan Bali sekaligus menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi.

“Polda Bali dan jajarannya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab akan terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Bali,” pungkas Daniel.