Komandan Kompi Brimob dan Pejabat Polres Manggarai Timur jadi Tersangka BBM Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Iptu HPD, Komandan Kompi 4 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda NTT dan Aipda DGL, Kanit Paminal Polres Manggarai Timur ditetapkan sebagai tersangka usai diduga terlibat dalam jaringan mafia BBM subsidi. Keduanya sudah ditahan 26 April 2026 lalu.

Kabid Propam Polda NTT, AKBP Muhammad Andra Wardhana, menegaskan institusinya tidak akan memberikan ruang pada anggota yang berkhianat pada tugas.

"Sanksi tegas akan diberikan, mulai dari kode etik hingga pidana. Saat ini dua personel tersebut sedang menjalani proses sidang kode etik," kata Muhammad Andra, Selasa (5/5/2026).

Ditambahkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Pol Hans Rachmatulloh Irawan, mengungkapkan dari puluhan kasus mafia BBM yang diungkap ada 40 orang yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka.

“Sebagian sudah kami tetapkan, dan proses ini masih berjalan karena kami membutuhkan keterangan ahli untuk pendalaman lebih lanjut,” ujar Kombes Hans.

Para pelaku diketahui menggunakan berbagai modus untuk menguras BBM subsidi. Mulai dari penyalahgunaan surat rekomendasi distribusi wilayah terpencil, kongkalikong dengan operator SPBU, hingga pengisian berulang menggunakan kendaraan berbeda (helikopteran).

BBM hasil curian tersebut kemudian ditimbun atau dijual ke sektor industri dan kapal kayu dengan harga tinggi. Wilayah perbatasan seperti Malaka, Belu, dan Timor Tengah Utara (TTU) menjadi titik paling rawan karena adanya disparitas harga yang tinggi dengan negara tetangga, yang memicu praktik penyelundupan lintas batas.

Berdasarkan hasil penyidikan, potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal yang dilakukan secara berulang ini mencapai angka yang fantastis.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menambahkan langkah ini adalah wujud transparansi agar subsidi negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

Senada dengan hal tersebut, Karo Ops Polda NTT Kombes Pol Joni Afrizal Syarifuddin mengajak masyarakat untuk terus bersinergi.

"BBM adalah kebutuhan vital. Kami meminta masyarakat aktif melaporkan jika melihat praktik penyimpangan di lapangan agar distribusi energi di NTT berjalan adil dan transparan," pungkasnya.