Gus Rozin Konsolidasi di Daerah, Tawarkan 3 Arah Transformasi NU

Selain persoalan persatuan dan posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil, Gus Rozin juga menempatkan kemandirian organisasi sebagai agenda penting. Ia berpandangan bahwa NU memiliki potensi besar untuk menjadi organisasi yang mandiri apabila mampu mengoptimalkan kekuatan jamaah dan sumber daya yang dimiliki.

Kekuatan tersebut tersebar di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ranting dan anak ranting, pesantren, keluarga Nahdliyin, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, pekerja, profesional, hingga kelompok masyarakat lainnya. Jaringan tersebut merupakan modal sosial dan ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara terarah.

“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam’iyyahnya terbangun. Karena itu, kalau kita ingin membangun NU yang mandiri, kita harus kembali kepada kekuatan jamaah,” katanya.

Gus Rozin menjelaskan, kemandirian tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kemampuan membiayai kegiatan organisasi. Kemandirian juga menyangkut kemampuan mengelola aset secara profesional, mengembangkan ekonomi jamaah, memperkuat lembaga pendidikan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memastikan organisasi dapat mengambil keputusan secara independen.

Ia menawarkan penguatan budaya gotong royong jamaah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan gagasan tersebut. Selain itu, aset dan sumber daya NU perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi organisasi dan masyarakat.

Pengembangan ekonomi Nahdliyin juga dinilai harus mendapatkan perhatian lebih serius. Berbagai instrumen partisipasi warga, termasuk gerakan KOIN NU, dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem kemandirian yang tidak hanya menopang organisasi, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada jamaah. Dari Aspirasi Daerah Menuju Transformasi NU

Dialog Gus Rozin dengan PWNU dan PCNU di sejumlah wilayah turut memunculkan berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh struktur organisasi. Persoalan tersebut antara lain penguatan ranting dan MWCNU, kaderisasi, keberlangsungan pesantren, pengembangan ekonomi jamaah, tata kelola organisasi, digitalisasi, serta pola hubungan NU dengan pemerintah.

Aspirasi dari daerah tersebut kemudian menjadi bahan untuk merumuskan gagasan yang lebih luas mengenai transformasi NU. Bagi Gus Rozin, konsep perubahan tidak boleh hanya disusun dari tingkat pusat, tetapi harus berangkat dari kebutuhan nyata yang dirasakan jamaah.

Dari berbagai persoalan tersebut, ia menawarkan tiga kata kunci sebagai arah transformasi NU dalam memasuki abad kedua, yakni berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat. Ketiga prinsip itu dinilai harus menjadi satu kesatuan dalam membangun organisasi agar NU semakin kuat secara internal sekaligus semakin luas manfaatnya bagi masyarakat.

Berdaulat berarti NU memiliki kemampuan mengelola organisasi, aset, dan sumber daya secara amanah, transparan, serta profesional. Kedaulatan juga berarti organisasi mempunyai kapasitas untuk menentukan arah kebijakannya sendiri berdasarkan kepentingan jam’iyyah dan kemaslahatan masyarakat.

Sementara bermartabat berkaitan dengan kemampuan NU menjaga marwah ulama, pesantren, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, serta integritas kepemimpinan. Martabat organisasi juga harus tercermin dari kemampuan menjaga persatuan internal dan membangun hubungan yang sehat dengan negara tanpa kehilangan independensi.

Adapun bermanfaat berarti keberadaan NU harus dapat dirasakan secara nyata oleh jamaah dan masyarakat luas. Manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, layanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, perlindungan lingkungan, hingga advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Gus Rozin berpandangan bahwa abad kedua NU menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Perubahan teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan pola kehidupan masyarakat menuntut organisasi memiliki kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan akar tradisi.

Karena itu, kepemimpinan PBNU ke depan dinilai membutuhkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. NU harus tetap kokoh dengan nilai-nilai keislaman dan tradisi keulamaan, namun pada saat yang sama mampu menjawab persoalan baru yang dihadapi masyarakat. Muktamar Bukan Sekadar Memilih Ketua Umum