Garap Gedung Kantor Gubernur Papua Selatan, Waskita Karya Raih Kontrak Baru Segini

Liputan6.com, Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) meraih kontrak baru senilai Rp 215 miliar. Kontrak tersebut berupa Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko mengatakan, Perseroan akan membangun gedung kantor tiga lantai di kawasan seluas 116 ribu meter persegi (m2). Sementara luas tapak bangunannya sebesar 3.055 m2.

"Gedung ini nantinya akan digunakan sebagai pusat pemerintahan Papua Selatan dengan kapasitas sekitar 624 orang. Maka akan terdiri dari ruang perkantoran, ruang penunjang, serta ruang fasilitas layanan," lata Ari dalam keterangan resmi, Jumat (20/12/2024).

Ari menambahkan, waktu pelaksanaan proyek tersebut selama 360 hari kalender. Waskita Karya, kata dia, berkomitmen menyelesaikan pengerjaan gedung itu secara tepat waktu.

"Waskita Karya merupakan BUMN Konstruksi yang sudah berpengalaman hampir 64 tahun mengerjakan berbagai proyek, termasuk di bidang gedung. Ada beberapa gedung ikonik yang merupakan hasil karya Perseroan seperti Plaza Mandiri dan Tower BNI 46," tutur dia.

Konsep desain fasad Gedung Kantor Gubernur Papua Selatan terinspirasi dari Musamus atau rumah semut terbuat dari tanah, mahakarya alam Merauke yang merupakan sarang hewan sejenis rayap. Tinggi Musamus bisa mencapai lima meter dan diameter lebih dari dua meter.

Kemudian untuk lanskap bangunannya, Waskita mengusung konsep SINERGI yakni Sustainable (Berkelanjutan), Inclusive (Inklusif), Natural (Alami), Engaging (Menarik), Resilient (Tangguh), Green (Hijau), serta Inspiring (Menginspirasi). Maka Perseroan akan menggunakan vegetasi yang mampu memperbaiki ekosistem pasca pembangunan, membangun jalur pedestrian bersifat publik, menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh publik, juga menerapkan kearifan lokal pada perancangan lanskap.

Ari menjelaskan, pada ruang terbuka kantor akan diterapkan dua konsep penghijauan, yaitu Hutan Konservasi Alami dan Hutan Produksi. Cara ini sebagai upaya mengembalikan kondisi alami dan mempercepat penghijauan area terbuka kantor.

"Khusus Hutan Produksi akan direncanakan sebagai landscape as economy. Jadi selain berfungsi penghijauan lahan, area ini dapat menghasilkan panen yang dapat diubah menjadi pendapatan tambahan bagi pengguna," ujar Ari.

Saat ini, Waskita Karya masih mengerjakan sejumlah proyek gedung. Di antaranya Gedung Kementerian Koordinator 3 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kementerian Koordinator 4 IKN, Gedung Sekretariat Presiden IKN, Medan Islamic Center, serta Kedutaan Besar India di Jakarta.

Sebelumnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengungkapkan, realisasi pengerjaan Jalan Tol Akses Patimban kini sudah mencapai 29,09 persen. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terletak di Subang, Jawa Barat tersebut turut mendukung akses menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Patimban.

Saat ini pemerintah terus mendorong kebijakan KEK di Indonesia. Langkah itu dinilai akan menjadi pondasi kuat pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 22 KEK dengan total nilai investasi yang didapat menembus Rp 187,5 triliun sampai kuartal pertama 2024. Kini sudah disetujui tujuh KEK tambahan, salah satunya KEK Patimban. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan KEK sudah sukses diterapkan di China.

"Sehingga dengan Special Economic Zone (KEK), lima sampai 10 tahun ini kita akan diperkirakan gasnya (pertumbuhan ekonomi) lebih kencang lagi," ujar dia dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.

Corporate Secretary Waskita karya Ermy Puspa Yunita menyatakan, perseroan terus mendukung rencana pemerintah, salah satunya melalui pembangunan Tol Akses Patimban. Jalan tol tersebut diyakini dapat memudahkan akses ke KEK Patimban, sehingga diharapkan mampu mendatangkan banyak investor ke kawasan itu.

"Tol Akses Patimban bisa menjadi alternatif ruas penghubung arus lalu lintas dari dan menuju ke Pelabuhan International Patimban dengan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Cipali (Cikopo-Palimanan). Jalan tersebut juga diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari Kawasan Industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang,” jelas Ermy dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2024).

Ia menambahkan, jarak tempuh Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 kilometer (km) yang menghubungkan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Cipali ke Pelabuhan Patimban itu, rencananya dapat dilalui dalam waktu kurang lebih 23 menit.

Jalan ini pun bisa dimanfaatkan untuk membagi beban kemacetan pada pelayanan arus logistik yang ada di Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Kemudian memberikan akses yang layak bagi kendaraan menuju dan dari Pelabuhan Patimban ke daerah belakang pelabuhannya (hinterland).

Proyek yang ditargetkan selesai dibangun pada 2025 itu dapat pula memberikan alternatif bagi kendaraan yang berasal dari Kabupaten Indramayu-Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu-Kabupaten Purwakarta, serta Kabupaten Karawang-Kabupaten Indramayu. “Keberadaan Tol Akses Patimban ini memliki multiplier effect.

Di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan wilayah di Kabupaten Subang dan sekitarnya, sehingga tidak hanya industri besar yang dapat berekspansi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pun berkesempatan mengembangkan usahanya,” tutur dia.

Ermy melanjutkan, manfaat Tol Akses Patimban sejalan dengan Asta Cita Presiden. Maka tidak hanya melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri, tapi juga meningkatkan lapangan pekerjaan berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, sekaligus melanjutkan pengembangan infrastruktur. Sebagai informasi, Tol Akses Patimban memiliki panjang hingga 37,05 km.

Sepanjang 22,94 km di antaranya merupakan porsi pemerintah, sedangkan 14,11 km sisanya dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pada porsi pemerintah, pengerjaan proyek dibagi menjadi empat paket. Lalu khusus Paket II sepanjang 6,20 km, dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita-Abipraya dengan total nilai kontrak sebesar Rp 873,54 miliar.