5.300 Warga Kepri Jadi Pekerja Migran Ilegal di Kamboja, Dieksploitasi Judi Online

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 5.300 warga Kepulauan Riau (Kepri) diduga menjadi pekerja migran ilegal di Kamboja. Sebagian besar berkedok pekerjaan, namun malah berujung eksploitasi oleh praktik judi online.

Ketua Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, Kombes Imam Riady menyampaikan, data tersebut terungkap dari pemantauan dan laporan jejaring pendamping pekerja migran. Ribuan warga Kepri yang berada di Kamboja ini bekerja secara nonprosedural.

“Data dari teman-teman pendamping dan pemantauan lapangan, kurang lebih ada 5.300 warga Kepri yang saat ini berada di Kamboja,” ujar Imam dalam acara Hari  Anti Kekerasan Perempuan dan Anak di Batam, Kamis (18/12/2025).

BP3MI Kepri sendiri mencatatkan adanya 24 laporan pengaduan dari Kamboja hingga Myanmar terkait kasus kekerasan dan eksploitasi pekerja migran. Sebagian korban telah berhasil dipulangkan melalui kerja sama dengan NGO.

“Korban yang pulang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita lakukan pendataan, pembinaan, dan pemulihan agar mereka kembali punya semangat kerja. Kalau perlu pelatihan atau program pemerintah, kami siap memfasilitasi,” jelas dia.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengingatkan pekerja migran Indonesia untuk tidak mencari kerja di Kamboja. Dia memastikan bahwa Kamboja bukan tempat aman buat bekerja.

BP3MI Kepri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penempatan legal, memperkuat perlindungan pekerja migran, serta memutus mata rantai keberangkatan ilegal yang kerap menjerumuskan warga ke dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sementara itu, pihak Lembaga Kordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Kepri, Beni menyoroti prosedur agar 5.300 pekerja migran ilegal di Kamboja tersebut dapat kembali ke Indonesia.

"Ini yang jadi permasalahan, ini harus diperjelas, apakah mereka secara sukarela pergi atau ada paksaan. Sehingga termasuk dalam kegiatan tindak pidana perdagangan orang. Kalau ada kegiatan TPPO, berarti ada pelakunya," kata dia.

"Nah pelakunya ini ditelusuri, jangan cuma jumlahnya, tapi pelakunya. Sebenarnya kalau frekuensi penanganannya sudah melaui BP3MI, karena pakai instansi pusat yang ada di daerah, artinya membantu gubernur," sambungnya.

Dia menilai, sangat penting koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dari pusat dan daerah. Sehingga penanganannya dapat saling bekerja sama dengan semua sumber daya yang ada.

"Kalau semua masuk ke satu penanganan, akan crowded, tapi mereka koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Mekanismenya di provinsi hanya tergabung dalam satgas penanganannya saja," Beni menandaskan.