3 Anggota TNI AD di Labuan Bajo Positif Narkoba

Liputan6.com, Labuan Bajo - Citra institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini tengah tercoreng. Sebanyak lima anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang bertugas di Kodim 1630/Manggarai Barat terlibat kasus narkoba. Di mana, tiga di antaranya dinyatakan positif, sementara dua lainnya terindikasi terlibat dalam peredaran.

Kasus ini kian menyita perhatian publik, mengingat Kodim 1630/Manggarai Barat merupakan satuan yang relatif baru diresmikan oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto yang bertugas menjaga keamanan di Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas nasional.

Kelima prajurit tersebut kini telah diamankan dan diserahkan ke Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) IX/1-1 Ende yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Pulau Flores, guna menjalani pemeriksaan mendalam dan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku di tubuh TNI.

Komandan Kodim 1630/Manggarai Barat Letnan Kolonel Infanteri Budiman Manurung membenarkan kasus tersebut. Ia menjelaskan, penanganan dilakukan secara transparan dan tegas begitu indikasi pelanggaran ditemukan.

Berdasarkan penuturan Dandim, kasus ini bermula pada 19 April 2026, saat pihaknya mencium kejanggalan pada sebuah paket kiriman yang masuk ke lingkungan satuan. Kecurigaan itu dibuktikan dengan membuka kemasan paket, dan ditemukan barang bukti berupa zat yang diduga narkotika.

"Nah dari timbul kecurigaan itulah paket tersebut dibuka. Saat dibuka, ditemukanlah barang yang berindikasi barang terlarang. Dari situ kami langsung telusuri ke pihak penerima barang. Kami tanya, ini dari mana asalnya, siapa pengirimnya, hingga akhirnya ditemukan keterlibatan salah satu anggota kami yang ternyata juga bertindak sebagai pengirim dari luar daerah," ungkap Budiman saat dikonfirmasi, Senin 11 Mei 2026.

Menurut Budiman, hasil penelusuran mengarah pada lima orang anggota dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) hingga Prajurit Satu (Pratu), berinisial A, I, W, S, dan M.

Kelimanya kemudian diperiksa dan menjalani tes urine. Hasilnya, tiga orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, sedangkan dua lainnya negatif namun terindikasi berperan sebagai perantara atau pengedar.

"Yang bersangkutan langsung kami serahkan ke Subdenpom untuk pemeriksaan mendalam dan nanti akan mengikuti sidang pengadilan militer sesuai hukum yang berlaku," kata dia.

"Kalau prajurit sudah melakukan tindakan melanggar hukum, itu jelas salah dan kami tidak bisa lindungi. Proses akan berjalan seadil-adilnya," sambung Budiman.

Budiman merinci peran masing-masing anggota dalam kasus ini. Menurutnya, anggota berinisial A adalah pelaku utama yang mengirim barang sekaligus mengonsumsi. Ia juga membujuk rekan-rekannya untuk ikut mencoba.

"Dua orang ini (S dan M) sebenarnya bisa dikatakan korban. Mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ditawari, baru sekali mencoba, dan berhenti. Makanya saat tes urine kemarin hasilnya negatif. Berbeda dengan yang berinisial W, setelah kami telusuri, ternyata sebelum ditempatkan di sini, di satuan lamanya dia sudah punya riwayat menggunakan narkoba," jelasnya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, barang bukti yang ditemukan diduga jenis ganja dengan masa penyimpanan yang cukup lama.

Penemuan ini langsung dilaporkan ke jajaran atasannya kurang dari 24 jam setelah barang diketahui, dan tim Subdenpom langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sebagai bentuk tindak lanjut dan pencegahan, Kodim 1630/Manggarai Barat berencana melakukan tes urine menyeluruh terhadap seluruh anggotanya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi prajurit yang terjerat penyalahgunaan barang haram tersebut.

"Kami punya program rutin untuk mendeteksi anggota yang menggunakan narkoba. Ke depannya, seluruh anggota akan kami tes. Kami tidak ingin ada lagi kasus serupa yang merusak nama baik satuan dan institusi TNI, apalagi kami bertugas di kawasan wisata unggulan dunia," ujar Budiman.

Ia menegaskan, penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur. Pelaku yang terbukti bersalah akan diproses hukum maksimal, dicabut keanggotaannya, dan dikenai sanksi pidana militer.