Viral Polisi Diduga Salah Tangkap Gadis di Blora Usai Dituduh Buang Bayi, Ini Kata Polda Jateng

Liputan6.com, Jakarta - AT (16) gadis asal Blora, Jawa Tengah, diduga menjadi korban salah tangkap polisi yang bertugas di Polsek Jepon dan Polres Blora pada April 2025 lalu. Anak seorang petani itu sebelumnya juga dituduh melahirkan dan membuang bayi di Semanggi Kabupaten Blora.

Tetapi, pemeriksaan dokter mengungkap fakta berbeda. Korban dinyatakan tak pernah hamil, apalagi melahirkan. Anehnya, setelah diduga terjadi kesalahan prosedur tersebut, pihak kepolisian tak memberikan pernyataan apapun. Kasus itu menguap begitu saja.

Padahal, perbuatan dan tuduhan tersebut sangat mengguncang psikologis korban. Apalagi, korban sempat mendapatkan perlakuan tak manusiawi.

Setelah melihat ada itikad baik dari pihak kepolisian, korban dan keluarga memutuskan melaporkan kejadian diduga salah tangkap itu ke Propam Polda Jateng pada Kamis (11/12) kemarin. Korban didampingi kuasa hukum dan ibunya.

Kuasa hukum korban, Bangkit Manahantiyo, menyebut perbuatan aparat sudah menyalahi prosedur dan sangat merendahkan martabat kliennya. Apalagi, korban adalah anak di bawah umur.

Bangkit kemudian menceritakan cerita pilu yang dialami AT pada 9 April 2025 silam. Saat itu, AT yang sedang berada di rumah didatangi sejumlah polisi dan bidan. Mereka datang tanpa surat panggilan maupun bukti permulaan yang memadai.

"Langsung dituduh sebagai pelaku pembuangan bayi. Tidak ada pemeriksaan awal, tidak ada surat penggeledahan, dan tidak ada dua alat bukti yang cukup,” ujarnya usai membuat laporan di Bidpropam Polda Jateng.

Tak sampai di situ kesedihan AT. Saat pemeriksaan dilakukan, AT juga diperlakukan tidak manusiawi.

"Diminta membuka pakaian dan mengalami tindakan pemeriksaan fisik yang tidak semestinya dilakukan kepada anak di bawah umur. Pemeriksaan tersebut bahkan menyentuh area sensitif yang sama sekali tidak relevan dan tidak sesuai prosedur,” katanya.

Beberapa hari kemudian, ujar Bangkit, pihaknya menerima hasil pemeriksaan dari RSUD Blora. AT dinyatakan tidak pernah hamil maupun melahirkan. Anehnya, setelah keluarga menerima hasil pemeriksaan, penanganan kasus justru tidak dilanjutkan kepolisian.

"Begitu polisi tahu korban tidak pernah hamil, kasusnya menguap begitu saja. Ini indikasi kuat adanya penyalahgunaan prosedur. Karena itu kami melaporkan oknum Polsek Jepon dan Polres Blora ke Propam Polda Jateng,” tegasnya.

Kejadian ini menimbulkan kecurigaan keluarga bahwa ada yang tidak beres.

"Ini bukan sekadar ulah individu, tetapi ada rantai komando. Bahkan pihak Polres pernah mengatakan supaya masalah ini tidak terlalu dipikirkan. Ini fatal,” ujarnya.

Bangkit sangat miris dengan peristiwa ini. Bagaimana bisa anak di bawah umur menjadi korban salah tangkap sekaligus mengalami perbuatan tak manusiawi.

"Kalau memang AT pelakunya, kami siap menyerahkan. Tapi kalau tidak, harus ada pemulihan nama baik dan kompensasi. Anak ini sudah mengalami tekanan luar biasa,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) siap menyelidiki kasus yang belakangan viral di media sosial. Polda Jateng segera meminta keterangan semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan terhadap remaja tersebut.

"Jadi yang disasar adalah orang-orang yang melakukan kegiatan penyelidikan itu. Termasuk saksi-saksi dan pihak yang mengajukan komplain,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto.

Artanto membenarkan kasus ini sudah dilaporkan ke Propam Polda Jateng dan sedang ditangani.

"Laporan tersebut diterima Bid Propam Polda Jateng dan tim Paminal segera melakukan penyelidikan ke Polres Blora,” ungkapnya.

Polda Jateng belum bisa menyimpulkan apakah pelanggaran benar terjadi karena informasi diterima baru dari pihak pelapor. Tetapi dia pastikan, proses pemeriksaan pada setiap kasus wajib dilakukan sesuai SOP.

"Harus buktikan dulu langkah-langkah yang dilakukan. Dalam penyelidikan ada SOP-nya mengambil keterangan saksi, mengumpulkan bukti, baru kemudian memeriksa orang yang dicurigai. Penyidik wajib profesional,” ujarnya.

Dia berjanji kasus ini akan diusut secara transparan dan memberikan rasa keadilan kepada korban.

“Dalam penanganan kasus perempuan dan anak, kami bekerja sama dengan psikolog Polda Jateng dan unit PPA dari pemerintah daerah. Mereka memiliki ahli trauma healing yang akan dilibatkan bila diperlukan,” jelasnya.

Reporter: Danny Adriadhi Utama/kontributor Merdeka.com