Kejati Banten Buka Suara Soal Jaksa Kena OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang disebut-sebut bertugas di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten pada Rabu, 17 Desember 2025 malam. Ada sebanyak sembilan orang yang diamankan penyidik.

Terkait hal tersebut, Kejati Banten menanggapi singkat. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Banten Rangga Ade Kresna menyatakan, pihaknya masih mendalami informasi yang ada.

"Sabar ya, kita juga masih mengumpulkan informasi terkait hal tersebut," ujar Rangga Ade Kresna kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada Rabu malam ada sebanyak tiga jaksa yang diamankan penyidik KPK. Mereka berinisial RZ, RVS dan HMK. Mereka diduga bertemu seorang pengacara berinisial DF yang juga turut ditangkap.

Adapun pertemuan tersebut diduga dimaksudkan untuk mempercepat proses hukum penanganan kasus.

KPK menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp900 juta dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.

“Tim juga mengamankan barang bukti uang dalam bentuk tunai sekitar Rp900 juta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Budi menjelaskan penyitaan uang ratusan juta itu dilakukan KPK dalam rangkaian penangkapan sembilan orang di dua wilayah tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan sembilan orang yang ditangkap masih diperiksa secara intensif oleh KPK.

“Perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi atau konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa ada jaksa yang menjadi salah satu pihak yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banten pada Rabu, 17 Desember 2025.

“Memang ada pengamanan (OTT). Ada oknum jaksa,” tutur Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Fitroh mengatakan, KPK sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai OTT kesembilan pada tahun 2025 tersebut.

“Sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Nanti kita lihat lah hasilnya,” katanya.