Cerita Warga Korban Banjir di Tapanuli Selatan, Jalan Kaki Puluhan Kilometer Demi Dapat Makanan

Liputan6.com, Jakarta - Tapanuli Selatan menjadi salah satu daerah paling terdampak bencana banjir dan longsor yang melanda Sumut. Seorang warga atas nama Isbar Pasaribu mengaku belum menerima bantuan apapun usai banjir menerjang desa mereka di Tapanuli Selatan. 

"Bantuan kek apa, belum ada, pak," kata Isbar, seperti dikutip dari Liputan6 SCTV.

Isbar juga mengatakan, di tengah kondisi yang serba terbatas itu, warga mesti bertahan. Mereka bahkan terpaksa harus berjalan kaki puluhan kilometer, menantang bahaya dengan akses jalan yang tidak mudah, hanya untuk mendapatkan makanan demi memberi makan keluarga.

"Tolong bantuannya lah pak sama kami. Rumah semua hancur, bantuan pun belum datang pada kami," kata Irmayanti, warga terdampak banjir yang lain.

Desa Irmayanti di Tapanulis Selatan yang dihuni ratusan jiwa itu kini dipenuhi lumpur tebal, dan sejauh mata memendang hanya ada hamparan kayu gelondongan.

Fokus penanganan yang dilakukan saat ini adalah dengan membuka akses jalan, menyalurkan bantuan dasar bagi warga terisolasi, dan memperbaiki jaringan listrik serta komunikasi.

Sementara itu, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara, mencatat masih ada 154 orang yang dinyatakan hilang akibat banjir dan longsor.

Berdasarkan laporan yang diterima di Medan, Selasa (2/12/2025), menyebut 154 orang yang hilang tercatat di lima dari 17 kabupaten/kota yang terlanda.

Pusdalops mendata lima kabupaten/kota tersebut yakni Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 17 orang. Kabupaten Tapanuli Tengah 85 orang, Kabupaten Tapanuli Selatan 38 orang, Kota Sibolga 12 orang dan Kabupaten Humbang Hasundutan 2 orang.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut

"Data merupakan update tanggal 1 Desember pukul 21.WIB," ujar Sri Wahyuni.

Dia mengatakan berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.

"Untuk perkembangan atas bencana itu akan terus diinformasikan termasuk data-datanya," kata dia.

Pusdalops mendata 17 kabupaten/kota yang terlanda bencana alam yakni Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan dan Kota Sibolga.

Selain itu, Kabupaten Deliserdang,Kabupaten Serdangberdagai,Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Lalu,Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal serta Kabupaten Batubara.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan bahwa belum ada akses yang diberikan untuk layanan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) setelah dilakukan moratorium, termasuk di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel) yang menjadi salah satu wilayah terdampak banjir.

Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Selasa, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti merespons informasi bahwa Kemenhut sudah membuka izin penebangan di kawasan Tapanuli Selatan pada Oktober 2025, menyebut bahwa kabar itu tidak benar.

"Informasi itu tidak benar, Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Atas arahan tersebut, kami lalu mengeluarkan Surat Dirjen PHL No. S.132/2025 pada tanggal 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan SIPUHH bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah untuk keperluan evaluasi menyeluruh," jelasnya.

"Terkait PHAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Laksmi menegaskan bahwa belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut yang diberikan akses SIPUHH sejak bulan Juli 2025," tambahnya.

Secara khusus dia menjelaskan bahwa Bupati Tapanuli Selatan sudah mengirimkan dua surat pada Agustus dan November 2025 agar seluruh PHAT di wilayah kabupatennya tidak diberikan akses SIPUHH.

"Dan memang telah kami laksanakan dengan tidak membuka satupun akses SIPUHH di Tapanuli Selatan," tuturnya.

Secara khusus dia menyoroti bahwa telah terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapanuli Selatan pada 4 Oktober 2025, sehingga Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Sumatera bekerja sama dengan pemerintah kabupaten melakukan penangkapan empat truk angkutan kayu dengan volume 44 meter kubik yang berasal dari PHAT di Kelurahan Lancat.

Laksmi menyatakan bahwa layanan SIPUHH untuk PHAT bukan merupakan perizinan, melainkan fasilitas penatausahaan pemanfaatan kayu tumbuh alami di wilayah bukan hutan negara tetapi berada areal penggunaan lain (APL).

Dokumen Hak Atas Tanah (HAT) adalah kewenangan pemerintah daerah dan instansi pertanahan. Kayu tumbuh alami pada PHAT berada di luar kawasan hutan, sehingga pengawasan pemanfaatan kayu dilakukan oleh pemerintah daerah

Secara khusus dia menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan akan ditangani oleh Ditjen Gakkum Kemenhut sesuai hukum yang berlaku. Adapun pelanggaran pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan ditangani melalui penegakan hukum pidana umum bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah.

"Kami tidak akan berkompromi dengan praktik penyalahgunaan dokumen HAT atau pemanfaatan kayu ilegal. Penegakan hukum berjalan untuk siapa pun yang melanggar," jelasnya.