Banjir Kayu Gelondongan, Bupati Tapsel Marah ke Kemenhut: Karena Pembalakan, Bukan Kayu Busuk!

Liputan6.com, Jakarta Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, emosi menanggapi pernyataan Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, yang menyebut kayu-kayu di sungai Batang Toru saat banjir kemarin adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Irawan pastikan klaim itu tidak benar.

Gus Irawan menambahkan, temuan di lapangan menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kayu lama atau busuk.

"Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang," ujar Gus Irawan.

Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil pembalakan liar. Melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

Namun menurut Bupati, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang para di Tapanuli Selatan.

"Diduga izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin," katanya.

Dia juga menyayangkan, selama ini pemda tidak diajak koordinasi terkait pemberian atau publikasi izin PHAT tersebut.

"Tetapi, masyarakat Tapsel kini justru menanggung dampak bencana terbesarnya akibat kayu-kayu yang diduga berasal dari aktivitas berizin tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, Bupati Tapsel mendesak Gakkum Kemenhut untuk segera turun ke lokasi dan menunjukkan temuan-temuan di lapangan yang memperkuat dugaan penyalahgunaan izin tersebut.

Bupati, Kepala Desa Garoga, Risman Rambe, menyampaikan bahwa kayu-kayu berukuran besar seperti yang terbawa banjir bandang belum pernah muncul selama ratusan tahun di wilayahnya.

Ia menuturkan, munculnya gelondongan kayu dalam jumlah besar ini diyakini terkait dengan keberadaan perusahaan yang membuka lahan sawit di hulu sungai.

"Memang kami sangat terkejut. Selama beratus tahun kampung kami ini, namun kami belum pernah melihat kayu sebesar ini. Dan kami tahu kabar dari masyarakat bahwa ada perusahaan yang membuka lahan sawit di hulu sungai," ujar Risman.

Risman menambahkan, seluruh rumah dan lahan persawahan warga di desanya kini hancur total dan bergantung pada bantuan. Ia berharap pemerintah mengusut tuntas asal-usul kayu-kayu tersebut.

Sebelumnya, Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengakui bahwa kayu bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area PHAT di Areal Penggunaan Lain (APL).

Kemenhut juga membenarkan bahwa skema PHAT sering disalahgunakan untuk "mencuci" kayu ilegal dengan memalsukan dokumen atau meminjamkannya.

Untuk mengatasi praktik ini, Kemenhut telah menerapkan moratorium layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPuHH) pada PHAT di APL.