Sekolah Kekurangan Kursi Imbas Kebijakan 50 Siswa per Kelas, Dedi Mulyadi Bilang Begini

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan segera menyediakan kursi dan meja bagi sekolah yang mengalami kekurangan fasilitas belajar.

Seperti yang terjadi di SMAN 1 Bandung saat hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli 2025 lalu. Sebanyak 88 dari 484 siswa baru diketahui terpaksa duduk di kursi tanpa meja.

Terkait itu, Dedi memastikan penyediaan kursi dan meja bagi para siswa akan dipenuhi tanpa perlu menunggu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pokoknya kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda (Sekretaris Daerah), ke Gubernur, dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, enggak usah nunggu APBD," katanya di Bandung, Rabu (16/7/2025).

Tak hanya meja dan kursi, mantan Bupati Purwakarta ini juga memastikan pihaknya akan menyediakan fasilitas AC di setiap sekolah.

"AC aja kita bayarin. AC itu hampir Rp8 miliar loh. Kita udah pasang," ucap dia.

Dedi menjelaskan, fasilitas AC tersebut akan dipasang di sekolah yang memiliki rombongan belajar (rombel) berjumlah lebih dari 40 siswa.

"Dan kita target minggu ini semuanya selesai. Jadi nanti itu satu kelas itu yang rombelnya di atas 40 (siswa) dipasang dua AC, biar dingin," tandasnya.

Pemprov Jawa Barat menambah kuota siswa per rombongan belajar maksimal 50 siswa per kelas. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah.

"Pak Menteri memberikan ruang agar jumlah siswa per rombel bisa ditingkatkan dari 36 menjadi 50, khusus untuk mengakomodasi anak-anak miskin. Sekarang sedang kita hitung kapasitasnya," ucap Sekda Herman Suryatman di Gedung Sate pada Rabu (18/7/2025).

Di sisi lain, Herman mengklaim Pemprov Jawa Barat akan memastikan tidak ada anak dari keluarga miskin yang mengalami putus sekolah.

"Pak Gubernur sudah audiensi langsung dengan Pak Menteri Pendidikan. Intinya, jangan sampai ada satu pun anak dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah," tandasnya.

Adapun untuk sekolah swasta, Herman menyebut pihaknya akan mengoptimalkan bantuan melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang akan disalurkan secara langsung kepada siswa dari keluarga tidak mampu.

"Kita ingin memastikan mereka tetap bisa sekolah, di negeri atau di swasta, negara tetap hadir," pungkas Herman.

Herman lantas menyoroti kasus siswa di Cirebon yang melakukan upaya percobaan bunuh diri lantaran tak mampu membeli perlengkapan sekolah.

"Salah satu pemantik kan kasus di Cirebon, kita prihatin, bagaimana anak ingin membeli perlengkapan sekolah, ingin melanjutkan tapi satu dan lain hal orang tua terkendala, sampai seperti itu (percobaan bunuh diri). Itu tidak boleh terjadi (lagi)," tegas Herman.

Penulis: Arby Salim