Kader IMM Pohuwato Ajukan Mosi Tidak Percaya ke DPD IMM Gorontalo

Liputan6.com, Gorontalo - Sejumlah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pohuwato mengajukan surat terbuka serta petisi mosi tidak percaya terhadap keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Provinsi Gorontalo yang dinilai sepihak.

Para kader menilai kebijakan DPD IMM Gorontalo dalam menangani persoalan internal IMM Pohuwato diambil secara tergesa-gesa tanpa melalui musyawarah yang matang.

Salah satu poin utama dalam mosi tidak percaya ini adalah keputusan DPD IMM Gorontalo yang mengambil alih kepemimpinan IMM Cabang Pohuwato tanpa batas waktu yang jelas.

Bendahara Umum IMM Cabang Pohuwato, Yulan G. Bula, menyampaikan bahwa keputusan DPD IMM Gorontalo untuk mengambil alih kepemimpinan cabang dianggap tidak objektif dan lebih berpihak pada kelompok tertentu.

“Kami merasa keputusan ini diambil tanpa kajian mendalam serta tidak melibatkan kedua belah pihak dalam diskusi yang seharusnya bersifat musyawarah,” ujar Yulan.

Dalam surat terbuka yang ditandatangani oleh sejumlah kader IMM Pohuwato, mereka menyampaikan kritik terhadap DPD IMM Gorontalo yang dinilai bertindak secara otoriter dalam mengambil keputusan.

Selain itu, mereka menegaskan bahwa tuduhan terkait konflik internal di IMM Pohuwato tidak berdasar.

Terkait tuduhan bahwa kepemimpinan cabang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, Yulan menjelaskan bahwa kepengurusan IMM Pohuwato baru saja merencanakan pelantikan setelah Surat Keputusan (SK) Cabang diterbitkan beberapa minggu lalu.

“Menurut aturan organisasi, pengurus hanya dapat diganti apabila tidak aktif selama lebih dari empat bulan setelah SK diterbitkan,” jelasnya.

Ia juga membantah tuduhan bahwa Ketua Umum IMM Pohuwato sering menggelar demonstrasi tanpa kajian yang matang. Menurutnya, tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut.

Mosi tidak percaya yang diajukan sejumlah kader IMM Pohuwato menjadi dasar bagi DPD IMM Gorontalo untuk mengeluarkan SK Nomor: 017/A-1/XXIX/2025.

SK tersebut menetapkan pengalihan kepemimpinan sementara dari Ketua Umum IMM Pohuwato kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Wirausaha DPD IMM Provinsi Gorontalo.

Keputusan ini menuai protes dari kader IMM Pohuwato yang menilai tindakan tersebut sebagai langkah politis untuk membungkam kritik.

Ketua Umum IMM Pohuwato, Aswad Lihawa, disebut dikarateker setelah mengkritik masalah lingkungan di Kabupaten Pohuwato, termasuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

“Kami menilai keputusan ini tidak hanya merugikan IMM Pohuwato, tetapi juga mencederai prinsip musyawarah yang menjadi dasar organisasi,” kata Yulan.

Para kader IMM Pohuwato berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM dapat mengevaluasi kinerja DPD IMM Gorontalo yang dinilai kurang transparan dalam mengambil keputusan. Mereka meminta agar kebijakan ini ditinjau ulang guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi.

“Kami menginginkan keputusan yang lebih adil, berbasis musyawarah, serta tidak merugikan IMM Pohuwato dalam menjalankan program dan kaderisasi di daerah,” pungkas Yulan.

Dengan adanya mosi tidak percaya ini, para kader IMM Pohuwato menegaskan pentingnya menjaga independensi organisasi serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan.

Unjuk rasa Indonesia Gelap digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa mahasiswa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diwarnai kericuhan.