Inpres Larangan Membakar, Momentum Gandeng Masyarakat Adat?

Liputan6.com, Jakarta - Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan resmi diberlakukan. Sebelum aturan itu diberlakukan, kalangan akademisi percaya hal itu akan menjadi solusi bersama bagi masyarakat adat untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di sekitarnya.

Pengajar pada Program Studi Geografi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Asep Karsidi beberapa waktu lalu mengatakan, jika ketentuan yang memfasilitasi pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas maksimal dua hektare per kepala keluarga, bila dilaksanakan tanpa pengawasan ketat dapat menimbulkan dampak merugikan. Mengingat iklim menurutnya bukanlah penyebab awal kebakaran, tetapi faktor penguat yang membuat api lebih mudah muncul, meluas, dan sulit dikendalikan.

"Sementara penyebab utamanya adalah perilaku manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara tebas bakar," ujarnya.

Pada momen yang sama, pengajar ilmu komunikasi yang juga Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Anter Venus mengingatkan pentingnya komunikasi partisipatif dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dikemas dengan tetap menghargai keberadaan masyarakat adat dan kearifan mereka, sekaligus menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam upaya mitigasi.

Menurutnya ajakan untuk melakukan pencegahan dapat dikemas dalam bahasa serta cara yang sesuai kearifan setempat, dengan mengikutsertakan para tokoh lokal yang mereka hormati melalui penyampaian berbentuk edukasi.

"Pesan yang menakut-nakuti cenderung memunculkan penolakan," katanya. 

Sebelumnya, senada dengan Asep dan Anter, pengajar sosiologi dan antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda, Martinus Nanang berpendapat, praktik peladangan lewat pembakaran tidak dapat lagi diterapkan seperti ratusan tahun silam mengingat saat ini telah terjadi pergeseran ekologis yang drastis pada lansekap hutan serta demografi di Kalimantan.

Ketika bentang alam di sekitar kawasan penanaman telah terdegradasi dan tidak lagi memiliki kelembaban alami yang mampu menahan laju api, tradisi pembakaran tradisional menurut Martinus, berpotensi membawa risiko lingkungan yang merugikan.

Sementara itu, sektor industri berbasis pengelolaan lahan menyatakan dukungannya atas kehadiran instruksi presiden yang tetap memberikan ruang bagi kearifan lokal seperti pembakaran terbatas yang disertai dengan syarat, ketentuan serta pengawasan yang ketat sekaligus proporsional.

"Semangatnya adalah gotong royong. Pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang harus saling mendukung. Semakin baik koordinasi dan kesiapan di lapangan, semakin besar peluang kita mencegah kebakaran sebelum meluas," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, Jumat (4/9/2026) di Jakarta.

Dari sektor kehutanan, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso (4/9/2026) menilai apa yang diatur di dalam inpres dapat menjadi prakondisi bagi seluruh pihak mulai dari sektor usaha, pemerintah di seluruh tingkatan, masyarakat termasuk di dalamnya komunitas ulayat untuk menyamakan langkah dalam menanggulangi karhutla. Pihaknya akan terus mengupayakan dialog yang konstruktif dengan masyarakat setempat dan ulayat,

"Untuk memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam pencegahan dan pengendalian karhutla di tingkat tapak, termasuk meningkatkan kesadaran mengenai risiko pembukaan lahan dengan cara membakar," ujar Soewarso.

Soewarso mencontohkan sejumlah inisiatif dari pengelola konsesi hutan tanaman industri, yang sekian lama berupaya menggandeng komunitas ulayat sekitar, dengan menyediakan mata pencaharian dan kesempatan usaha baru yang lebih berkelanjutan.

Usaha itu tentu yang selaras dengan potensi lokal, serta diikuti penyediaan pendampingan dan insentif bagi aktivitas usaha yang tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Peran ini penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, utamanya dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan di sekitar desa masyarakat adat.