Emiten TLKM Beri Penjelasan Soal Kasus Hukum yang Libatkan Komisaris

Liputan6.com, Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemberitaan media mengenai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim yang juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melansir keterbukaan informasi ke BEI, dikutip Jumat (5/6/2026), manajemen Telkom menegaskan bahwa perkara hukum yang menjerat komisaris tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun posisinya di perusahaan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa informasi yang berkembang dalam pemberitaan tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun posisi yang bersangkutan dalam kapasitasnya di Perseroan," tulis manajemen Telkom dalam keterbukaan informasi.

Perseroan juga menyatakan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, Telkom mendukung upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perseroan selalu menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut manajemen.

Terkait dampak terhadap perusahaan, Telkom memastikan tidak terdapat pengaruh material terhadap kelangsungan usaha perseroan akibat pemberitaan tersebut. Operasional bisnis disebut tetap berjalan normal dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Kamis (4/6/2026). Hal ini dilakukan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Silmy sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.

"Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Untuk diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

Uang tersebut diterima saat Silmy menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023-2024 dan menjadi Wakil Menteri Imipas periode 2025-2026.

"Silmy Karim yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," kata Setyo di Gedung KPK, Kamis (4/6/2026).

Dalam pemerasan ini, Silmy memerintahkan Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal untuk menyetorkan uang dari pengurusan izin tinggal para WNA.

"Jaya Saputra kemudian memerintahkan Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji yang keduanya selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, untuk menarik 'biaya extra' dari WNA, di mana untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses 'setiap klik ada harganya'," ujar dia.

Selanjutnya, kata Setyo, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji memberikan akses pada Jaya Saputra dan Gustri Bernardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal.

Gustri diduga memanfaatkan beberapa rekening nominee sebagai 'rekening pengepul' untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA. Setyo menyebut, para tersangka mengumpulkan uang korupsi sebesar Rp 145,5 miliar dalam 4 tahun.

"Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas (tunai/transfer) menerima maupun uang melalui sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar. secara langsung layering/perantara," tutup Setyo.