Demo Pedagang Nanas di Gedung Sate Disebut Sarat Politisasi dan Provokasi Ormas, Benarkah?

Liputan6.com, Bandung - Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menilai, demo para pedagang nanas yang terdampak pembongkaran jongko sarat politisasi dan provokasi ormas. Meski dia pun mengakui uang kompensasi bagi pedagang yang telah dijanjikan belum juga dibayarkan.

Diketahui, belasan pedagang nanas asal Subang berdemo di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 10 Juni 2025. Jongko mereka di Jalan Cagak Kabupaten Subang dibongkar pada bulan lalu (26/5/2025).

Pembongkaran yang dihadiri langsung Bupati Subang dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu antaranya diklaim demi penataan kawasan. Pedagang dijanjikan uang ganti atau uang tunggu selama dua bulan dan bakal ditempatkan di jongko baru yang lebih tertata.

Rey menyayangkan demo itu, menduganya ada upaya adu domba antara pedagang dengan pemerintah. “Koordinatornya ini bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM,” kata Rey lewat video pernyataannya (10/5/2025).

“Orang yang meramaikan ini, yang seolah membuat ini (demo), peduli pedagang dan lain-lain, bukan pedagang sendiri tapi oknum ormas dan LSM yang saya juga gak tahu mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya,” imbuhnya.

Rey meminta pedagang percaya pada pemerintah, Pemkab Subang dan Pemprov Jabar diklaim akan peduli asal pedagang mau diurus.

“Tidak ada daerah lain yang melakukan penggusuran dagangan, pedagangnya diborong oleh pemerintah, walaupun pemerintah enggak ngambil barangnya ya itu dibagikan lagi ke masyarakat, uang tunggunya akan diberikan selama dua bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak,” katanya.

Meskipun, Rey mengakui, uang tunggu selama dua bulan yang dijanjikan itu belum dibayarkan. Saat ini, akunya, masih berproses, karenanya ia meminta agar pedagang bersabar.

“Ada tahapannya kita harus verifikasi, kita dicek dulu, kan enggak bisa sekaligus langsung,” katanya.

Kepada Liputan6.com, salah satu peserta demo di Gedung Sate, Ifan Yofalik, mengaku memang bukan pedagang. Ia diketahui sebagai Ketua LSM Bandit (Barisan Aktivis, Nasionalis, Demokratis, dan Intelektual). 

Dia membantah jika keterlibatannya berniat mengadu domba. Meski bukan pedagang yang terdampak langsung, akunya, lembaganya tergerak melakukan aksi atas dasar kemanusiaan dan kepedulian sesama warga Subang.

“Sebatas kemanusiaan saja berdasarkan kepada keluhan-keluhan para pedagang yang menyampaikan keluhannya secara langsung ataupun tidak langsung,” katanya.

Ifan tidak mau menyalahkan jika orang lain memiliki pandangan dan penilaian berbeda-beda. Terlebih, katanya, di masyarakat demokratis setiap orang punya hak bersuara.

“Secara pribadi, bahwa hal itu, ya, silakan mau menyebutkan seperti apapun juga,” katanya.

Di sisi lain, dia balik menyayangkan cara pandang Bupati Subang yang terkesan terlampau mengerdilkan sikap atau suara para pedagang. 

“Mohon maaf, apalagi itu keluarnya dari seorang pemimpin dengan kapasitas Bupati Subang, sangat tidak elok ketika seakan-akan mengerdilkan para pedagang seolah-olah mereka bisa diprovokasi,” katanya.

Lagi pula, menurut Ifan, pedagang tidak mengharapkan jawaban demikian. Yang utama adalah bagaimana penjelasan tentang apa yang telah dijanjikan.

"Saya ingin luruskan, di dalam surat pemberitahuan aksi itu, kami (LSM) bukan koordinator tapi orator," jelasnya.

Ifan menambahkan, yang terdampak pembongkaran tak hanya pedagang di Jalan Cagak, tapi juga di jalur Ciater dan Kasomalang. Dari data yang dihimpun versi pihaknya, ada sekitar 400 orang yang terdampak. Sejatinya, para pedagang tak menolak pembongkaran itu.

“Kita datang ke sini bukan mau macem-macem, kita mempertanyakan janji. Harus ditepati, paling tidak, harus ada kepastian,” katanya. “Masyarakat pedagang khususnya Subang Selatan tidak ada yang menolak tentang pembongkaran, tidak ada. Tidak ada yang bertahan, tidak neko-neko,” tegasnya.

Para pedagang sempat masuk ke Gedung Sate, diterima pihak Pemprov Jabar. Keluhan mereka, katanya, sudah ditampung. Pembahasan mengenai masalah itu dijadwalkan bakal dilakukan pada Kamis (12/6/2025).

“Bakal diwaler dinteun Kemis. (Akan dijawab hari Kamis),” kata Ifan.

Salah seorang peserta aksi demo di Gedung Sate, Herman, mengaku, sudah berjualan nanas lebih dari 20 tahun. 

Warga Desa Tambakan itu mengabarkan, jongko tempat jualan nanas miliknya dibongkar bulan lalu (26/5/2025) dalam rangka penataan jalan.

Ia dijanjikan uang kompensasi dan jongko baru yang lebih tertata. Namun, hingga kini belum juga mendapatkan kepastian. Karena itu, ia ikut bersama belasan para penjual nanas menagih janji Dedi Mulyadi di Gedung Sate.

"Sabar weh dua bulan teu kudu daragang, ku saya nu aya diganti, salila dua bulan ku saya dikompensasi. Seperti kitu janjina, terus kebijakan ke depan seperti jongko akan ditata, kenapa sekarang cuma diancurkan doang? 

(Sabar saja dulu, selama dua bulan jangan dagang. Sama saya nanti dagangan yang ada diganti, selama dua bulan diberi kompensasi. Seperti itu janjinya. Terus kebijakan ke  delan seperti jongko akan ditata, kenapa sekarang cuma diancurkan doang?)” kata Herman.

Buntut pembongkaran, kondisinya dirasa menjadi pelik. Ia punya beban utang ke bank yang tiap bulan mesti dibayar, bekas pinjaman modal. "Uing mah nu jadi stres teh modal BRI. Kan tidak mau tau, tidak terima alasan kalau jongko dibongkar. Diminta ngusahakeun, tapi kan sudah tidak ada lapaknya," keluh Herman. 

Dedi Mulyadi bersama Bupati Subang melakukan pembongkaran di kawasan tersebut pada 26 Mei 2025. Kegiatan ini, turut disiarkan ulang melalui akun YouTube Dedi Mulyadi Channel. Kepada pedagang terdampak, Dedi menyampaikan soal uang kompensasi atau uang tunggu selama dua bulan, pemberian sembako, dan penataan ulang bangunan.

“Ini mereka ada uang tunggu selama dua bulan, dikasih beras, dikasih duit. Yang kedua nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang indah,” kata Dedi Mulyadi saat itu.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengklaim, akan menata ulang jongko-jongko yang saat ini berada di seluruh kawasan perkebunan. Karakter bangunan, katanya, mesti selaras dengan lingkungan agar tidak kumuh. 

Penataan jongko berizin maupun tidak berizin, diaku jadi bagian pemulihan kawasan perkebunan, khususnya perkebunan teh di Jawa Barat. 

“Para pedagang di seluruh hamparan di daerah-daerah perkebunan di seluruh Provinsi Jawa Barat, kami akan melakukan penataan, membangun ruang-ruang tempat berjualan yang memadai dan desain arsitektur yang seimbang dan selaras dengan alam dan lingkungan,” kata Dedi dalam video pernyataannya, Rabu, 11 Juni 2025.

Lewat penataan itu, industri pariwisata Jawa Barat diharapkan semakin tumbuh. “Sehingga tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan yang mengendalikannya adalah masyarakat sekitar,” katanya.

Selain bangunan yang rapih, pedagang juga diminta berjualan dengan jujur. Dedi Mulyadi, katanya, ingin mengembalikan keindahan Jawa Barat, sebagai “sepenggal tanah yang tercipta saat Tuhan tersenyum”.

“Diharapkan para pedagang bersifat jujur, manakala nanasnya asli madu ya sebutkan madu, kalau bukan nanas madu ya jangan disebutkan madu,” katanya.