Bagaimana Menyikapi Demonstrasi 'Indonesia Gelap?' Ini Saran Ahli Hukum

Liputan6.com, Semarang - Indonesia Gelap menjadi tema panas belakangan ini. Unjuk rasa terjadi di berbagai kota dengan mengusung tema yang sama. Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH. MH menyebutkan bahwa ada banyak alasan di balik peristiwa ini. Pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi dan gaya komunikasi yang sulit dicerna rakyat. "Demo yang dilakukan mahasiswa adalah amplifikasi suara dari kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Ini sebuah kewajaran jika diteriakkan kepada penguasa," kata Henry.

Menurutnya kebijakan efisiensi anggaran sebenarnya adalah preferensi tepat menyiasati cupetnya fiskal. Masalahnya, efisiensi itu ternyata malah membuat roda ekonomi tak bergerak. Kondisi itu diperburuk ketiadaan penegakan hukum yang berkeadilan sosial. Menurut Henry, negara tak mampu berlaku adil terutama saat menghadapi orang berduit yang bermasalah secara hukum. "Saya yakin bahwa pemerintah sudah berusaha mewujudkan hal ini. Tentu ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum dianggap cukup bijaksana untuk berpihak kepada rakyatnya," katanya.

Doktor Ilmu Hukum dari UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menawarkan beberapa solusi untuk meminimalisir unjuk rasa agar tak sampai anarkis dan malah merugikan kepentingan umum.  "Pertama adalah semua penyelenggara negara dari Presiden hingga pemerintahan paling bawah harus dapat melahirkan pengelolaan uang rakyat secara transparan memberikan pelayanan publik. Prinsipnya pemerintah perlu lebih terbuka soal bagaimana dana negara digunakan," katanya.

Kedua adalah fokus kerja pemerintah harus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan yang benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat. "Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang padat karya, memberikan bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberi perhatian lebih pada rakyat yang benar-benar terhimpit oleh kondisi ekonomi," katanya.

Yang terakhir, penyebab utama semua adalah kebuntuan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pembantu Presiden antara satu dengan lainnya tidak konsisten bahkan sering terperangkap kepentingan ego masing-masing kementerian atau lembaga. Prof Henry Indraguna masih percaya bahwa Presiden Prabowo merekrut banyak staf khusus, tentu dimaksudkan untuk memudahkan berkomunikasi dengan publik.

"Kebijakan itu mustinya perlu disosialisasikan secara masif dengan bahasa masyarakat, bukan bahasa pemerintah. Bahasa yang sederhana, lugas, genuine, dan mudah dipahami rakyat. Pertanyaannya, staf-staf khusus dan staf ahli kementerian yang banyak itu, sudahkah melakukan riset dan menjalankannya. Jangan-jangan mereka malah gagap tidak paham tentang job descriptionnya. Lalu demi untuk bisa dinilai bisa kerja malahan mengeluarkan statement bahkan kebijakan yang blunder bagi rakyat?" katanya.

Henry yang aktif sebagai Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menilai bahwa edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami tujuan dari kebijakan tersebut, dan ini bisa mengurangi potensi protes yang berujung pada demonstrasi. Indonesia Gelap adalah bentuk ekspresi pesimisme masyarakat. Sekarang tugas pemerintah adalah mengubah pesimisme itu menjadi optimisme. "Ini hanya bisa terwujud jika kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Akan lebih baik bekerja nyata daripada membuat statemen-statemen yang berujung blunder," kata Henry.